JAKARTA—Kunjungan Delegasi Majelis Ormas Islam (MOI) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018) salah satunya membahas pengembangan dakwah.
Ketua Komisi VIII Ali Taher yang menerima kunjungan MOI tersebut mengatakan salah satu basis yang disampaikan MOI, kata politisi dapil Banten ini, semangat itu tumbuh, tetapi anggaran belum cukup.
“Karena itu diharapkan pemerintah mempermudah regulasi perizinan dan anggaran supaya berpihak pada kepentingan umat dan sosial yang akan diangkat Komisi VIII DPR RI,” ujarnya kepada Islampos.com di Gedung Nusantara II, Kamis (6/9/2018).
BACA JUGA: Din Syamsuddin Sebut Pencekalan Dakwah UAS Tindakan Tak Berkeadaban
Dirinya menambahkan, jika mengutip pembukaan UUD 45 bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan melekat peran ormas. Sebelum kemerdekaan tidak ada mengakui peran Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al Washliyah dan Mathla’ul Anwar, termasuk tokoh dan organisasi lainnya terlibat membentuk NKRI.
Karena itu, ia mengingatkan pada waktunya negara yang sudah berjalan baik ini perlu memperhatikan peran-peran ormas itu supaya tidak tertinggal. “Momen ini perlu dibuka bersama-sama MOI ini,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi mengatakan, MOI yang menghimpun sejumlah ormas seperti PUI, Al Washliyah dan PP Hidayatullah lahir sebelum ada NKRI, dan umumnya pendirinya anggota BPUPKI seperti NU dan Muhammadiyah.
BACA JUGA: Begini Curhatan UAS Usai Batalkan Safari Dakwah di Jawa Timur
Mereka berharap ormas-ormas tersebut bisa diperhatikan mendapatkan anggaran dari APBN dan berperan dalam amirul haj.
“Jangan ormas itu-itu saja, mereka juga perlu diperhatikan, jangan dianaktirikan,” ungkapnya. []
REPORTER: RHIO
