JAKARTA–Tindakan represif Pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur di Xinjiang dan berbagai tempat lain di Tiongkok terus mendapatkan kecaman banyak pihak.
Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie memandang permasalahan Uighur ini, secara politik merupakan masalah dalam negeri pemerintahan China.
BACA JUGA: Jimly Asshiddiqie: UU ITE Sudah Telan Banyak Korban yang Tidak Seharusnya
“Dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, Indonesia juga tidak boleh ikut campur urusan domestik negara lain maka harus hormati sikap politik china,” ujarnya di Gedung ICMI Center, Jalan Warung Jati timur, Kalibata, Jakarta Selatan Jumat (27/12/2019).
Namun, Jimly mengingatkan permasalahan hak asasi manusia (HAM) di luar persoalan politik karenanya baik saja untuk disuarakan. “Maka kita perlu ingatkan pemerintah china jika membutuhkan teman untuk menghadapi negara barat maka harus bertenggang rasa dengan dunia islam yang tersentuh dengan kejadian Uighur,” ungkapnya.
Dirinya menekankan, masalah Uighur sudah menyinggung dunia Islam meski pemerintahnya kesulitan merespons. Akan tetapi menurutnya, jika China berharap dunai Islam dalam peran dagang dunia dengan barat maka China harus berhati-hati dengan masalah uighur ini karena sudah menyinggung banyak pihak.
BACA JUGA: ICMI Serukan Elite Politik Bangun Budaya Demokrasi
“Pemerintah China wataknya memang anti agama maka kebebasan beragama itu pasti dialami semua agama. Ya gereja, ya masjid, maka kita berharap China di abad 21 itu makin terbuka bukan hanya terbuka dalam ekonomi pasar tapi juga harus menerima kenyataan,” pungkasnya.
Jimly berpesan kepada pemerintah China, dengan adanya HAM dan nilai-nilai demokrasi yang berimbang di seluruh dunia maka pelanggaran HAM itu jadi masalah serius, perasaan rasa manusia tidak bisa dibatasi oleh masalah politik karena negara HAM itu masalah universal. []
REPORTER: RHIO
