DOHA—Terkait tuntutan Negara-negara Arab terhadap Qatar untuk mengakhiri krisis diplomatik, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammad bin Abdurrahman Al-Thani menegaskan pihaknya menolak tuntutan tersebut.
“Qatar menolak 13 poin tuntutan yang diformulasikan oleh Saudi, Mesir, U.A.E. dan Bahrain untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Doha,” ujar Al-Thani kepada Jurnalis di Roma pasca kunjungannya ke AS, lansir World Bulletin, Ahad (2/7/2017).
“Tuntutan ini bertentangan dengan hukum internasional dan hak kedaulatan Qatar,” lanjut Al-Thani.
Pada Sabtu lalu, Qatar mengumumkan telah menerima 13 poin tuntutan empat negara yang memimpin blokade terhadap Qatar.
Poin-poin tuntutan tersebut yakni penutupan kantor berita Al Jazeera, pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dengan Iran, dan ekstradisi “teroris” dari negara tersebut.
Keempat negara tersebut memberi Doha tenggat waktu selama 10 hari untuk memenuhi tuntutan mereka.
Selama kunjungannya di Roma, Al-Thani juga mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Italia, Angelino Alfano.
Menteri Italia tersebut mengatakan negaranya akan mendukung peran mediasi Kuwait dalam upaya untuk menyelesaikan krisis di kawasan tersebut, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Italia.
“Roma mengikuti perkembangan konflik tersebut, dan bersedia membantu menyelesaikan masalah tersebut melalui dialog,” demikian pernyataan itu.
Diketahui Krisis Teluk meletus pada tanggal 5 Juni lalu ketika Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (U.A.E.), Bahrain dan Yaman secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan menuduhnya telah mencampuri urusan dalam negeri di negara lain dan mendukung kelompok teroris.
Mereka juga memberlakukan blokade darat, laut, dan udara di Qatar.
Pemerintah Qatar sendiri menolak keras tuduhan tersebut, dan menekankan bahwa blokade tersebut telah melanggar hukum internasional. []
