SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyebut saksi kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud Md tak berkualitas dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hasto mengatakan sejak awal Pemilu 2024 dirancang dalam bentuk kecurangan.
“Ya sebenarnya kalau kita lihat seluruh persoalan pemilu ini terjadi akibat abuse of power yg dilakukan Presiden Jokowi akibat nepotisme, ini kan sebagai akar persoalan sehingga meskipun kecurangan dari hulu ke hilir ini dirancang untuk tidak ada bukti, tapi kami mampu menampilkan bukti-bukti yang otentik,” kata Hasto di Batik Kuring, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/4/2024).
Hasto menyinggung soal banyaknya guru besar di perguruan tinggi yang menyuarakan soal demokrasi di Indonesia. Ia meyakini lantaran hal itu Hakim MK akan mengambil keputusan terbaik dalam menentukan sengketa Pilpres 2024.
“Yang kedua melihat bagaimana sahabat pengadilan itu bergerak, itu banyak perguruan tinggi yang bergerak, para guru besar yang menjadi sahabat pengadilan untuk memberikan fakta-fakta agar hakim MK betul-betul dapat mengedepankan sikap kenegarawanan,” ujar Hasto.
BACA JUGA: Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK, Sri Mulyani Kutip Ayat Al-Quran
“Sehingga berdasarkan objektivitas yang ditampilkan dalam sidang MK kami meyakini bahwa Hakim MK akan mengambil keputusan terbaik karena kalau tidak dikoreksi, maka tidak akan ada pemilu ke depan,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga meminta KPU untuk mengunggah metadata C.Hasil kepada publik. Ia menyebut jika besok KPU terbuka untuk melayani, maka pihaknya akan mendatangi KPU mendesak metadata C.Hasik dipublikasikan.
“Yang namanya C1 metadata itu harus terbuka bagi publik demi kedaulatan rakyat, demi masa depan kita. Kita nggak usah berlama-lama, kalau besok KPU masih buka, besok jam 11.00 WIB kita datang ke KPU dengan surat resmi untuk meminta C1 metadata itu,” ujar Hasto.
“Nah itu harus kita minta, datangin kalau perlu sampai tidur di sana di depan ruang KPU, nah itu. Jadi supaya data-datanya, karena sudah ada keputusan, dan itu adalah suatu fairness, itu adalah kedaulatan rakyat,” pungkasnya. []
SUMBER: DETIK
