EMPAT menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 untuk didengarkan keterangannya oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu menteri yang memberikan keterangan adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengutip pepatah Latin dan ayat Al-Qur’an.
Tiga menteri lainnya yang turut hadir adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Sri Mulyani mengaku percaya MK menjadi forum salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa.
“Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik transparan dan akuntabel,” kata Sri Mulyani saat sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
BACA JUGA: Menteri Sri Mulyani-Risma-Airlangga Tiba di MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
Sri Mulyani berharap di sidang MK ini menjadi forum salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa.
“Forum di MK, Yang Mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan negara hadir dalam memberikan bantuan subsidi, bansos maupun jaminan sosial. Hal itu, katanya, merupakan mandat menuju kesejahteraan berkeadilan.
“Di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu, melalui belanja publik termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan berkeadilan,” katanya.
Kutip Pepatah Kuno
Sri Mulyani sempat mengutip pepatah kuno ketika memberikan keterangan. Sri Mulyani bersyukur mampu memberikan penjelasan terkait pertanggungjawaban kementeriannya di MK.
“Berdiskursus di forum yang mulia ini, patut disyukuri forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk,” mata Sri.
Ia mengatakan kaum muda mampu terpanggil untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya. Ia juga berharap progres di pemerintahan semakin baik.
“Mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani kemudian mengutip pepatah Latin kuno. Ia mengatakan jika rasa persatuan terus digaungkan maka Indonesia akan semakin kuat.
“Seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat,” imbuhnya.
APBN 2024 Sebelum Penetapan Capres-Cawapres
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden. Sri Mulyani mengatakan APBN telah disusun sejak awal 2023.
“Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan undang-undang APBN 2024, telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden 13 November 2023,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani lalu menjelaskan jadwal penetapan APBN 2024, siklus penyusunan APBN dimulai sejak awal 2023. Sri mengatakan tahapan penganggaran RAPBN 2024, dijadwalkan pada Januari-Juli 2023, hal itu mencakup kerangka konsep ekonomi makro, pokok-pokok fiskal dan rencana kerja pemerintah.
“DPR membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, tahapan pembahasan RAPBN 2024 dilakukan pada Agustus-Oktober 2023. Di mana, RUU APBN 2024 telah diselesaikan dan mendapat persetujuan saat rapat paripurna DPR pada 21 September 2023.
Selanjutnya, tahapan penetapan UU APBN, dijadwalkan paling lambat akhir Oktober 2023. UU APBN 2024 lalu diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2023 dan ditetapkan pada 16 Oktober 2023.
“Selanjutnya, Peraturan Presiden rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November,” jelasnya.
“Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester,” sambung dia.
Sri Mulyani mengatakan untuk tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban UU APBN 2024 akan dijadwalkan pada 2025. Dia mengatakan BPK akan memeriksa terhadap LKPP yang disusun pemerintah.
“Selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,” tuturnya.
BACA JUGA: Yakin AMIN Menang Sengketa Pilpres di MK, Ini Penjelasan Refly Harun
Kutip Peribahasa Jawa dan Ayat Al-Qur’an
Setelah menyampaikan pemaparannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Sri Mulyani mengutip peribahasa Jawa dan ayat Al-Qur’an saat menutup pidatonya.
“Di dalam mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo,” ujar Sri.
Gemah ripah loh jinawi sendiri merupakan peribahasa Jawa yang di dalam KBBI diartikan sebagai ungkapan untuk menggambarkan kondisi kekayaan alam yang berlimpah; tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya.
Setelah itu, Sri Mulyani juga mengutip sebagian dari ayat Al-Qur’an, tepatnya ayat 15 pada Surat Saba’, yakni baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur. Adapun makna dari ayat itu ialah sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.
“Baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur, negeri yang damai adil, makmur dan sejahtera,” ujar Sri Mulyani. []
SUMBER: DETIK
