WASHINGTON — Enam belas negara bagian Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan menentang deklarasi darurat nasional yang dikmandangkan Presiden Donald Trump. Mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California.
“Kami akan mencoba untuk menghentikan Presiden dari melanggar Konstitusi, pemisahan kekuasaan, mencuri uang dari Amerika dan negara-negara yang telah dialokasikan oleh Kongres, secara sah,” kata Jaksa Agung California Xavier Becerra, pemimpin kelompok negara bagian tersebut.
Becerra berpendapat bahwa negara-negara bagian telah berdiri untuk menantang Trump karena dana yang disesuaikan dengan mereka mungkin berisiko.
“Jika Presiden pada dasarnya mencuri uang yang telah dialokasikan untuk pergi ke berbagai negara guna berbagai keperluan, kita dirugikan, orang-orang kita dirugikan,” ucapnya.
BACA JUGA: Terungkap, Wakil Jaksa Agung AS pernah Berencana Lengserkan Donal Trump
Sebelumnya, Trump mengumumkan deklarasi darurat nasional pada akhir pekan lalu dalam upaya mendanai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko yang dijanjikannya.
Jaksa agung dari Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia bergabung dengan California, menggugat deklarasi tersebut.
Ini adalah tantangan terbaru yang menghantam pemerintahan Trump. Selama akhir pekan, Trump juga menghadapi tuntutan hukum dari Pusat Keanekaragaman Hayati, Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia, berbaris bersama Beto O’Rourke di El Paso, Texas, dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika.
Inti dari setiap gugatan adalah argumen Trump menghindari Kongres untuk mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dengan menyatakan keadaan darurat.
“Konstitusi memberi Kongres kekuasaan pada pendanaan, dan tidak ada presiden sebelumnya yang pernah mencoba menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai proyek yang dipilih – khususnya proyek domestik skala besar yang permanen seperti ini – bertentangan dengan kemauan kongres. Ini jelas tidak patut,” ujar Dror Ladin, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU.
BACA JUGA: Survei: Sejak Trump Menjabat, banyak Warga AS Ingin Pindah ke Negara Lain
Gelombang tuntutan hukum terhadap deklarasi darurat nasional sudah diperkirakan sebelumnya, meskipun hal itu sulit dilawan.
Di AS, Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional memungkinkan Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan membuka banyak simpanan dengan meminta otoritas hukum tertentu. Presiden memiliki keleluasaan besar atas apa yang merupakan keadaan darurat nasional.
Akibatnya, para ahli hukum berpendapat bahwa memperjuangkan deklarasi berdasarkan keadaan darurat itu sendiri kemungkinan akan sulit. Pertanyaan lainnya adalah apakah undang-undang yang digunakan Trump – yang dalam hal ini, mengharuskan penggunaan angkatan bersenjata – dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tembok.
Di bawah deklarasi tersebut, pemerintah akan mengeluarkan USD2,5 miliar dana narkotika militer dan USD3,6 miliar dalam pendanaan konstruksi militer.
BACA JUGA: Trump: Saya Paling Keras terhadap Rusia daripada Presiden AS sebelumnya
Selain tuntutan hukum, pihak Gedung Putih juga kemungkinan akan menghadapi resolusi bersama yang diajukan oleh Demokrat untuk mengakhiri deklarasi. Resolusi itu perlu disetujui oleh DPR dan kemudian Senat, sebelum menuju ke meja Presiden.
Namun, penasihat Gedung Putih Stephen Miller mengindikasikan bahwa Trump akan memberikan veto pertama masa kepresidenannya jika anggota parlemen mencoba untuk mengakhiri deklarasi.
Kendati demikian, Robert Chesney yang bertugas di Departemen Kehakiman dan mengajar di Universitas Texas di Sekolah Hukum Austin mengatakan, keadaan darurat nasional dapat bertahan selama satu tahun dan kemudian berakhir, kecuali jika Presiden memperbaharui deklarasi 90 hari sebelumnya. Kongres juga dapat mempertimbangkan apakah akan mengajukan resolusi bersama untuk mengakhiri keadaan darurat, setiap enam bulan sekali. []
SUMBER: CNN
