2 Keponakan Kesayangan Mendikbud tak Lolos Sekolah Negeri

SIDOARJO–Sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menuai kisruh. Masyarakat mengeluh anak-anaknya tidak bisa masuk ke sekolah impiannya. Tak terkecuali keponakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Adik Mendikbud, Anwar Hudijono mengaku ikhlas jika kedua anaknya masing-masing Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika tidak diterima di SMA Negeri 1 Sidoarjo menyusul diterapkannya sistem zonasi oleh pemerintah.

“Saya ikhlas, mungkin Allah sudah memilihkan jalan yang terbaik untuk kedua putri kembar saya ini,” kata Anwar, dilansir dari Antara, Kamis (20/6/2019).

BACA JUGA: Soal Kisruh PPDB, Pengamat: Dunia Menertawakan Pendidikan Indonesia

Anwar yang merupakan anak nomor delapan dari sembilan orang bersaudara ini mengaku, kedua anaknya itu mendaftar melalui jalur nonakademik, yaitu berbekal medali emas Kejurnas (Kejuaraan Nasional) Pencak Silat.

“Sedangkan yang satunya lagi berbekal medali perak lomba film Indie,” kata Anwar.

Ia mengatakan, kedua anaknya itu merupakan keponakan yang paling disayang oleh Mendikbud, tetapi nasib berkata lain dan anaknya harus masuk sekolah swasta, yakni di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

“Rumah kami ini jaraknya 2,4 kilometer dari SMAN 1 Sidoarjo. Mungkin yang diterima di sekolah itu memang jauh lebih baik dari kedua anak saya ini,” katanya.

BACA JUGA: Jadi Sasaran Kritik terkait Sistem Zonasi Sekolah, Ini Kata Mendikbud

Ia mengaku, sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah bisa mengubah disparitas antara sekolah favorit dengan sekolah pinggiran yang selama ini terjadi di masyarakat.

“Dengan demikian, siswa yang selama ini banyak memilih sekolah favorit yang notabenenya hanya dihuni oleh anak pintar dan orang mampu kini bisa diganti,” katanya.

Di sisi lain, warga menganggap PPDB tahun ini dianggap tidak berkeadilan. Bahkan di DPRD Jatim, perwakilan walimurid juga menyampaikan aspirasinya.

Jospan, salah seorang walimurid mengatakan, PPDB harus menghargai hak anak yang bersangkutan. Namun, kenyataannya, proses PPDB berdasarkan jarak yang berlangsung sejak Senin (17/6/2019) itu dinilai sudah banyak makan korban. Muncul berbagai permasalahan dan komplain. []

SUMBER: MEDCOM | JPNN