YOGYAKARTA—Terkait pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus korupsi protek E-KTP, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden.
“Kalau sudah tersangka, untuk dipanggil KPK tidak perlu persetujuan presiden, bisa dijemput paksa juga,” kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (7/11/2017).
Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 245 ayat 3 butir c menyatakan bahwa untuk kasus pidana khusus, pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak perlu izin presiden.
“Tidak harus izin, bisa langsung diambil. Tapi ya tidak sampai ke sana, untuk apa dijemput paksa, biasa aja dateng kok,” kata dia.
Menurut Mahfud, saat Setya Novanto menang praperadilan, pada dasarnya memang sangat memungkinkan untuk ditersangkakan kembali karena saat itu dua alat bukti sudah mencukupi.
“Saya sudah bilang begitu dia menang di praperadilan tidak sampe satu jam, saya bilang itu bisa ditersangkakan lagi. Karena dalam logika publik dan logika hukum yang saya pelajari memang sudah cukup dua alat bukti,” kata dia.
Meski demikian, Mahfud berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bertindak lebih cepat untuk segera melimpahkan kasus Novanto ke pengadilan. Tujuannya, kata dia, agar tidak dipraperadilankan lagi.
“Kalau soal keberanian saya salut KPK berani artinya tidak takut tekanan dari manapub tekanan politik,” kata dia. []
