BANDUNG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana tidak akan memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya. Alasan pemprov tidak memperpanjang PSBB di Jawa Barat lantaran kebijakan itu diklaim berhasil menekan laju peningkatan Virus Corona.
“Terjadi penurunan jumlah kasus Covid-19 di Jawa Barat selama diterapkan PSBB. Ini menandakan penerapan PSBB di Jabar cukup berhasil,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, seperti diwartakan Pikiran Rakyat, Kamis (14/5/2020).
BACA JUGA: Pemprov Jabar Klaim Jumlah Kendaraan Menurun saat PSBB Bandung Raya
Terbaru, hal itu juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, melalui akun resmi Instagramnya mantan Wali Kota Bandung ini mengatakan setelah pihaknya melakukan test massal melalui PCR, dirinya menyebut tidak ada pergerakan Virus Corona di wilayahnya.
“Setelah total 120 ribu tes masif kepada warga Jawa Barat melalui PCR dan rapid test di 9 lab, terdapat 63 persen wilayah Jawa Barat terpantau tidak ada pergerakan COVID-19,” tulisnya.
“Jika sampai akhir PSBB Jawa Barat data ini konsisten dan tidak diganggu pemudik yang OTG, maka ada potensi 63 persen wilayah Jawa Barat, menunggu kajian dan evaluasi, bisa kembali berkegiatan sosial ekonomi pendidikan dan ibadah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan atau cara baru atau the new normal,” ujarnya.
BACA JUGA: Penuhi Kebutuhan 105 RS Rujukan COVID-19, Jabar Beli Ventilator Buatan PT DI dan PT Pindad
Sementara itu Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus memberikan peringatan dini mengenai adanya gelombang kedua Virus Corona. Karena itu Ghebreyesus meminta setiap negara untuk tidak cepat-cepat melonggarkan atau mencabut lockdown untuk mencegah penularan Covid-19.
Dirinya pun mencontohkan Tiongkok dan Jerman yang telah melonggarkan kebijakan pembatasan namun tengah menghadapi gelombang kedua Virus Corona.
“Di Wuhan, Tiongkok, kasus pertama muncul sejak status lockdown ditiadakan. Jerman melaporkan peningkatan kasus sejak adanya pelonggaran pembatasan,” katanya. []
SUMBER: PIKIRAN RAKYAT
