KETUA Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024. Bagja mengatakan penundaan Pilkda 2024 sebetulnya dibahas secara tertutup.
“Untuk persoalan itu (usul pilkada ditunda), dibahas tertutup sehingga saya nggak bisa komen karena itu seharusnya rapat tertutup,” kata Bagja di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).
Bagja menegaskan bahwa hal tersebut pun masih dalam tahap diskusi, dan bukanlah usulan dari lembaga. Solusi dari usulan yang diajukannya juga telah dibahas dalam forum tertutup tersebut.
BACA JUGA: Ketua Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Ini Tanggapan Komisi II DPR
“Itu dibahas di forum tertutup sehingga kemudian saya kira hal tersebut juga nanti solusinya akan apa, ada di forum tertutup juga. Itu pun juga masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga,” tuturnya.
Bagja mengatakan hal tersebut juga bukan merupakan sebuah usulan, namun hanya sebuah pembahasan dalam diskusi tertutup. Sehingga, hal itu tidak akan diusulkan lebih lanjut, seperti ke Komisi II DPR RI.
“Itu hanya beberapa pembahasan dalam diskusi tertutup. Oke. Tidak, tidak diusulkan makanya hal itu bisa dilihat dari apa yang kemudian dalam media juga,” sebutnya.
Meski dalam pembahasan terutup, Bagja tidak mempermasalahkan ucapannya itu dimuat oleh media. Dirinya pun mengatakan dalam forum tersebut dirinya juga memamaparkan beberapa masalah sehingga mengusulkan pilkada ditunda.
“Ke-publish, nggak masalah kan nggak kemudian kita komentarin lagi. Hasilnya memang pada titik tertentu ya pada titik tertentu, bukan kesimpulan di itu memang ada beberapa permasalahan. Solusinya kan ada banyak juga,” kata dia.
Usulan Pilkada 2024 Ditunda
Diketahui, mencuat usulan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7).
BACA JUGA: Terpilih sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kemenangan Pilkada Bukan Tujuan Akhir
“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Bagja keterangannya, Kamis (13/7).
“Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,” sambungnya.
Dia juga menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya, kata Bagja, ialah masalah keamanan.
“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” ujar dia. []
SUMBER: DETIK
