JAKARTA–Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso mengatakan, bahwa ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
“LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH. Layanan sertifikasi itu sendiri mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk , pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal,” ujarnya di Jakarta Jumat,( 6/12/2019).
BACA JUGA: Waketum MUI: Sertifikasi Halal Luar Negeri juga Minta Pengakuan Dari MUI
Sukoso menjelaskan, peran ketiga pihak dalam layanan sertifikasi halal secara jelas sudah diatur dalam KMA 982 yang telah diterbitkan Kementerian Agama.
“BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal. MUI berwenang dalam pengkajian ilmiah dan pelaksanaan sidang fatwa halal. Sedang LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk,” ungkapnya.
Lantas, kenapa KMA 982 hanya menyebut LPPOM MUI? Sukoso menjelaskan bahwa itu karena LPH yang ada saat ini dan memiliki pedoman pembiayaan, baru LPPOM MUI.
Sementara dalam ketentuan peralihan PMA No 26 tahun 2019 diatur bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
“Karena bersifat Diskresi, KMA ini hanya berlaku sampai diundangkannya peraturan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Aturan itu yang akan dijadikan rujukan bersama seluruh LPH, tidak hanya LPPOM MUI, melaksanakan fungsi pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk,” jelasnya.
BACA JUGA: Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap
Sukoso menambahkan, seluruh proses layanan sertifikasi halal harus masuk ke BPJPH sesuai kewenangan yang diatur dalam pasal 6 UU 33 tahun 2014. BPJPH juga terus mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Halal dan mensinergikannya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag.
“BPJPH juga mendorong berdirinya LPH-LPH baru sesuai amanat UU 33 tahun 2014. BPJPH saat ini sudah mendidik 226 calon Auditor Halal. Jika tiap LPH minimal 3 auditor, diharapkan ke depan akan bisa berdiri 79 LPH,” tuturnya.
“Azas transparansi dan good governance tentu menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal ini,” tandasnya. []
REPORTASE: RHIO
