JAKARTA–Wacana soal pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa kini semakin menyedot perhatian masyarakat. Pasalnya, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mulai serius melakukan pengkajian terkait hal ini yang ditargetkan selesai tahun 2017.
Menanggapi pemindahan Ibu kota itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa untuk memindahkan Ibu kota bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan waktu lama, bisa hingga 10 tahun.
“Negara-negara lain itu butuh persiapan lama, 10 tahun persiapannya karena kita tidak bisa pindah sebelum semuanya lengkap. Tidak mungkin hanya dua departemen saja pindah,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, digadang-gadang akan menjadi lokasi baru Ibu kota Indonesia. Selain jumlah penduduk di Palangkaraya lebih sedikit dibandingkan Jakarta, pada era Soekarno pun kawasan tersebut pernah diusulkan menjadi Ibu kota.
Menurut JK, lamanya proses transisi pemindahan karena lokasi yang diusulkan menjadi Ibu Kota baru cukup jauh dari Jakarta. Berbeda, misalnya, dengan Malaysia yang memindahkan kawasan pemerintahannya hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Ibu Kota sebelumnya.
“Malaysia hanya pindah 30 kilometer dari ibu kota, yang pindah hanya kantor kementerian. DPR tetap di KL (Kuala Lumpur), angkatan bersenjata tetap di KL, yang lain-lain, Mahkamah Agung tetap di KL. Hanya perdana menteri dan menteri-menterinya saja. Ah itu jauh lebih mudah,” ujarnya.
JK meminta agar kajian pemindahan Ibu Kota dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan segala aspek, bukan hanya sebatas persoalan kemacetan dan masalah semakin sesaknya Jakarta.
“Kalau macet ya selesaikan macetnya, bukan selesaikan ibu kotanya. Perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase. Karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat,” pungkas JK. []
Sumber: Kumparan
