JAKARTA— Terkait larangan bercadar yang sebelumnya diberlakukan kepada mahasiswi UIN Sunan Kalijaga dan juga Dosen IAIN Bukittinggi ditanggapi oleh Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris. Fahira mengatakan keyakinan beragama seseorang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk institusi pendidikan.
Fahira menjelaskan bahwa menurutnya, muslimah yang mengenakan cadar karena ekspresi keyakinannya beragama itu dilindungi oleh UUD 1945.
Fahira berharap pihak rektorat IAIN Bukittinggi meniru apa yang dilakukan oleh unsur pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akhirnya mencabut larangan pemakaian cadar di lingkungan kampus.
“Polemik seperti ini selain dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan baru, juga akan mengganggu iklim belajar mengajar di kampus. Apalagi dari yang saya dengar dan baca berita di media bahwa pelarangan pengenaan cadar ini karena tidak sesuai kode etik di IAIN Bukittinggi dan ada pihak internal kampus yang tidak merasa nyaman. Dua alasan yang bagi saya sangat lemah dan tidak berdasar,” kata Fahira, pada Kamis (15/03/2018) kemarin.
Fahira pun menuturkan bahwa sangat tidak adil jika keyakinan beragama seorang dosen atau mahasiswa yang diekspresikannya dengan mengenakan cadar, membuat haknya mendapat pelayanan pendidikan atau akademik terganggu atau bahkan tidak dipenuhi.
“Saya mendukung persoalan ini dibawa ke Ombudsman RI dan saya berharap Ombudsman segera menelusuri apa kaitan antara aturan bercadar dengan hak mahasiswi dan dosen untuk mendapat layanan akademik sehingga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di institusi pendidikan kita,” pungkasnya. []
SUMBER: VIVA.CO.ID
