JAKARTA–Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono mengusulkan agar ke depan jabatan Presiden dan Kepala Daerah delapan tahun. Dengan demikian, tidak ada lagi namanya petahana. Hal ini dikatakan Hendropriyona saat bertemua Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Jumat (12/7/2019).
“Saya usul dan nampaknya Ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu Presiden dan Kepala Daerah itu delapan tahun. Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silakan berkompetisi,” kata Hendro di Jakarta.
BACA JUGA: Hendropriyono Ingin ‘Buang’ para Provokator Aksi 22 Mei ke Pulau Terpencil
“Tidak ada petahana. Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang ‘menggergaji’ Pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja delapan tahun yang betul,” tambahnya.
Lebih jauh, Hendro menuturkan, biaya Pemilu tiap periode selalu naik dan mahal, yang justru membebani rakyat.
BACA JUGA: Soal Terorisme, Hendropriyono: Rakyat Jangan Takut
“Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama Pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp 3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp 8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp 15 triliun. 2019 Rp 25 triliun lebih. Ini gila,” jelasnya. []
SUMBER: TEROPONGSENAYAN
