KETUA DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. La Nyalla bertanya ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan perihal usulan itu. Apa jawaban Anies?
Hal itu ditanyakan La Nyalla dalam acara Sarasehan DPD RI bersama capres 2024 di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024). Mulanya, La Nyalla bertanya ke Anies perihal bagaimana jika mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan wakil presiden.
“Proposal kenegaraan tersebut adalah yang pertama mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang membuat haluan negara memilih presiden dan wakil presiden serta melakukan evaluasi atas kinerja presiden dan wakil presiden sebagai mandataris MPR. Apa kajian dan pandangan terhadap proposal DPD?” tanya La Nyalla.
BACA JUGA: Prabowo Ngaku Waswas Jelang Debat Usai Diberi Nilai 11, Ini Respons Anies
Lalu apa kata Anies?
Anies menyampaikan DPD harus memberi ruang diskusi yang lengkap kepada masyarakat untuk ikut serta. Anies mengatakan soal presiden dipilih MPR itu butuh perdebatan yang cukup matang.
“Kalau boleh usul Pak Ketua sehingga hasil yang nanti dirumuskan terkait dengan misalnya poin ketiga, kemudian poin keempat, termasuk juga poin satu (tentang presiden dipilih MPR), itu adalah hasil perdebatan yang cukup matang,” kata Anies.
Anies mengatakan usulan tersebut harus berdasar pada aspirasi masyarakat. Sebuah keputusan, kata Anies, juga harus memberikan manfaat kepada publik.
“Bagaimana aktor-aktor politik yang berada di dalam institusi demokrasi kita mengejar kepentingannya, mengejar aspirasinya, dengan cara memberikan manfaat kepada publik,” ujar Anies.
Anies mengusulkan untuk memberikan ruang bagi publik untuk mendengar usulan itu dan menyampaikan aspirasinya. Hal itu, kata Anies, agar hasilnya tidak hanya menguntungkan satu pihak.
BACA JUGA: Mahfud akan Mundur dari Jabatan Menteri, Ini Tanggapan Anies
“Itu sebuah mekanisme menaklukkan agar aktor politik bekerja untuk kepentingan publik, bukan non publik. Bila desain arsitektur itu baik, maka dia bisa taklukan orang-orang yang ada dalam sistem. Bila desainnya tidak baik, maka orang-orang dalam sistem politik dia akan gunakan kewenangan yang belum tentu berikan keuntungan bagi publik,” ujar Anies.
“Kalau boleh saya sampaikan, intinya ini adalah keputusan yang dibahas di level MPR. Bagi kami, usul kami, berikan ruang perdebatan yang cukup supaya ada perdebatan yang luas, panjang, bukan keputusan yang elitis agar setelah selesai legitimasinya jadi kuat,” imbuhnya. []
SUMBER: DETIK
