JAKARTA–Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan sepakat dengan pandangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj soal ketimpangan ekonomi yang timbul karena kegagalan pemerintah mengelola negara.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pembangunan selama ini hanya berorientasi terhadap pertumbuhan, tapi mengabaikan pemerataan. Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini bisa menimbulkan krisis ekonomi seperti 1998.
BACA JUGA: Muhammadiyah Imbau Umat Islam Sikapi Masalah di Xinjiang Dengan Arif dan Rasional
“Hal ini bila tidak bisa kita antisipasi, maka pada gilirannya tentu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Sehingga tidak mustahil juga akan bisa memantik bagi terjadinya krisis ekonomi dan politik seperti tahun 1998,” ujarnya Kamis (26/12/2019).
Anwar mengatakan sepakat dengan pernyataan Said yang menyebut saat ini belum ada harmoni kehidupan di negeri ini. Ia juga sepakat soal kekayaan hanya berputat di segelintir orang.
BACA JUGA: Ini Perlakuan Buruk Pemerintah China ke Muslim Uighur yang Diungkap Muhammadiyah
Mengutip indeks gini rasio, Anwar menyebut 1 persen dari jumlah penduduk menguasai 39 persen perekonomian. Ia juga menuturkan 1 persen dari penduduk Indonesia menguasai 59 persen lahan di Tanah Air.
“Untuk itu apa yang disinyalir oleh Kiai Said ini hendaknya jangan dianggap enteng dan dianggap sebagai angin lalu saja oleh pemerintah dan para pelaku ekonomi, terutama para pengusaha besar,” ungkapnya. []
REPORTER: RHIO
