YORDANIA–Raja Yordania King Abdullah, mengklaim kembali tanah perbatasan yang dipinjamkan ke Israel berdasarkan perjanjian damai tahun 1994 yang dicapai antara negara-negara tetangga. Keputusan itu diumumkan pada Ahad (10/11/2019).
Langkah tegas itu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Sedangkan Israel merasa kecewa keputusan Yordania berarti menandakan kegagalan pihaknya melakukan negosiasi perpanjangan akses di wilayah tersebut.
Lampiran pada perjanjian damai telah memungkinkan petani Israel untuk terus bekerja di tanah perbatasan dan mengizinkan wisatawan berkunjung. Namun dalam pidatonya di Parlemen, Raja Abdullah II mengatakan Jordan mengklaim kembali kedaulatan penuh atas setiap jengkal tanah itu.
BACA JUGA: Yordania Perketat Masuknya Warga Israel ke Negaranya
Dikutip dari Al Jazeera, Yordania menerima dua bentangan tanah yang telah dipinjamkan ke Israel untuk digunakan selama beberapa puluh tahun.
Di bawah ketentuan dua lampiran dalam perjanjian 1994, kantong-kantong wilayah al-Baqoura dan al-Ghumar akan tetap di bawah kedaulatan Yordania sementara petani Israel mempertahankan akses ke tanah tersebut.
Israel merebut al-Baqoura, yang terletak di Yordania utara, pada tahun 1948 sementara Israel mengambil al-Ghumar di selatan setelah perang 1967. Kedua wilayah itu telah digunakan Israel untuk keperluan pertanian dan pariwisata.
Sementara itu, negara tetangga tidak menandatangani perjanjian damai sampai 1994.
Almarhum Raja Hussein menyerahkan klaim Yordania atas kedaulatan Tepi Barat pada tahun 1988, yang secara efektif mengeluarkan diri dari konflik. Sebagai akibat dari langkah itu, warga Palestina di Tepi Barat kehilangan kewarganegaraan Yordania.
Menurut laporan New York Times, Senin (11/11/2019), Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, “Israel menyesalkan keputusan Yordania untuk mengakhiri kesepakatan.”
Ketegangan Israel-Yordania berkobar secara berkala karena perselisihan dengan Israel mengenai penanganan keamanan di kompleks Masjid Aqsa di Kota Tua Yerusalem, sebuah situs suci yang diperebutkan dengan panas dimana Yordania memiliki hak kelola resmi terhadapnya.
“Pelanggaran dan tindakan berulang Israel telah membuat raja tidak punya pilihan selain membatalkan sewa tanah,” kata Hassan Barari, seorang profesor politik Timur Tengah di Universitas Yordania. Dia mengatakan, “Ada beberapa langkah yang diambil Israel dalam beberapa tahun terakhir yang sangat provokatif.”
Di antara pelanggaran tersebut, Barari mengutip pemasangan detektor logam Israel di pintu masuk kompleks masjid pada tahun 2017, yang telah dicabut di bawah tekanan Yordania. Lebih luas lagi, katanya, orang Yordania merasa dikesampingkan dari proses perundingan Israel-Palestina.
Perselisihan yang lebih baru antara kedua negara diselesaikan minggu lalu, ketika Israel membebaskan dua orang Yordania, Hiba Labadi dan Abdul Rahman Miri, yang telah ditahan dalam penahanan administratif Israel selama dua bulan tanpa tuduhan dengan alasan keamanan yang tidak jelas. Sebagai imbalannya, Yordania setuju untuk mengembalikan duta besarnya ke Tel Aviv.
Raja Abdullah, di bawah tekanan politik internal, telah memberi tahu setahun sebelumnya tentang niatnya untuk tidak memperbarui perpanjangan akses kepada Israel.
Pada Ahad (10/11), tentara Yordania mengibarkan bendera nasional di Baqura, sebuah kantong tanah sekitar 16 kilometer selatan Laut Galilea, diapit antara Sungai Yordan dan Sungai Yarmouk. Dalam bahasa Ibrani, ini dikenal sebagai Pulau Damai. Itu sekaligus sebagai penanda pengambilan kembali kepemilikan atas tanah yang dimanfaatkan Israel oleh Yordania.
Yordania sendiri masih memberikan akses kepada Israel untuk mengakses tanah tersebut. Para pejabat Yordania mengatakan, para petani Israel akan diizinkan melanjutkan akses ke tanah-tanah itu jika mereka mengajukan visa melalui Kedutaan Besar Yordania di Tel Aviv dan melewati penyeberangan perbatasan resmi.
BACA JUGA: Suatu Kali di Lembah Subur Yordania
Orang-orang Israel di daerah itu mengatakan aturan semacam itu tidak praktis, dan mereka menyerahkan penyerahan tanah itu ke kontrol penuh Yordania sebagai kegagalan diplomatik.
“Ada perasaan frustrasi dan kekecewaan,” kata Eli Arazi, seorang anggoya kibbutz terdekat, atau pertanian komunal, yang ikut dalam tim negosiasi untuk perjanjian 1994 dan pada komite yang dibentuk untuk mengawasi pengaturan khusus.
Berbicara melalui telepon pada Ahad (10/11), Arazi mengatakan para petani Yahudi telah mengerjakan sekitar 175 hektar tanah di sana selama 70 tahun, menanam buah dan sayuran. Dia mengatakan dia berharap bahwa di masa depan, para petani akan dapat kembali ke tanah pertanian melalui gerbang kuning tua sederhana yang memisahkan mereka dari wilayah Israel, bahkan jika mesti menunjukkan paspor.
Sehari sebelumnya, sekitar 1.000 warga Israel melakukan kunjungan perpisahan ke Pulau Damai menjelang senja dari situs melintasi garis Yordania.
Tidak ada upacara resmi untuk menandai penyerahan di pihak Israel. Selama akhir pekan, media berita Israel hanya menyiarkan gambar dua tentara Israel yang menutup gerbang kuning di tanah perbatasan Yordania untuk terakhir kalinya. []
SUMBER: AL JAZEERA | NEW YORK TIMES
