Oleh: Ahmad Zacky Makarim
Bachelor of Science, Islamic Finance
International Islamic University Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
zacky.makarim@gmail.com
KURANG lebih, dua minggu lepas kita telah merayakan hari kemenangan setelah kita dilatih, ditempa, dan diuji dengan berpuasa selama 30 hari penuh di bulan Ramadhan. Rasa bahagia dan sedih, suka dan duka menyelimuti perasaan kita setelah kita lulus dari ‘madrasah Ramadhan’. Setelah kita menyandang status sebagai ‘Alumni’ Ramadhan, tibalah saatnya kita diuji di 11 bulan berikutnya.
Berhasil tidaknya ibadah kita di bulan Ramadhan tergantung dari manifestasi kebaikan yang akan muncul setelah berakhirnya bulan tersebut. Tidak bisa dinafikkan, mengasah akal dan mengasuh jiwa menjadi pelajaran berharga dari bulan yang agung nan berkah ini untuk menjadi bekal kita mengarungi bulan-bulan yang selanjutnya.
BACA JUGA: Pemilu Turki, Tantangan Terberat bagi Erdogan
Salah satu ujian yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni nanti. KPU mencatat ada 171 daerah yang akan mengikuti pemilu di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Pemilihan kepala daerah sejatinya merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali.
Perhelatan akbar ini menjadi momentum penting untuk menentukan masa depan suatu daerah selama 5 tahun kedepan. Tak jarang jika pesta demokrasi lima tahunan ini banyak memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap keadaan poleksosbud negeri ini.
Salah satunya adalah meningkatnya anggaran pemerintah untuk dana keamanan. Di tahun politik, tensi politik akan memanas, pro-kontra diantara paslon dan timses sudah pasti akan terjadi.
Belum lagi isu-isu miring yang digoreng kesana kemari demi memengaruhi opini publik dan tak jarang menimbulkan konflik horizontal yang eskalatif dan massif. Maka tak ayal, jikalau anggaran belanja pemerintah sudah pasti akan meningkat untuk menjaga kondusivitas dan ketenangan selama pilkada berlangsung.
Sosok Pemimpin Ideal
Mendengar kata pemimpin dalam benak kita kadang terbesit seorang manusia yang diluarnya mengumbar janji manis tetapi realitanya melakukan tindakan yang sadis dengan melakukan tindakan korupsi, nepotisme dan hal hal amoral lainya.
Sinyal elemen ini bukan tanpa alasan, publik kini cenderung kehilangan arah dan apatis mengenai sosok kepemimpinan ideal bagi masyarakat karena kebobrokan yang terlalu buruk untuk didengar dan dilihat. Hal ini layak untuk menjadi diskusi di ruang publik.
Berbicara mengenai sosok pemimpin tidak lepas dari sebuah keteladanan. Salah satu pendapat yang dapat dijadikan sebagai kriteria pemimpin ideal adalah sosok Pak Natsir yang dijelaskan oleh murid seniornya, Dr. Abdullah Hehamahua. Beliau mengatakan, Seorang pemimpin sejatinya adalah seorang komandan, manajer, dan pelayan.
Sebagai seorang komandan, pemimpin berada di garis terdepan dengan memberikan arah dan hala tuju untuk sampai pada tujuan perjuangan. Beliau melanjutkan, Sebagai manajer, pemimpin akan menjadikan bawahannya sebagai partner dan mitra kerja sekalipun orang yang berada di luar kekuasaannya yakni masyarakat awam.
BACA JUGA: 10 Nasihat Imam al-Ghazali dalam Memilih Pemimpin
Terakhir, sebagai seorang pelayan, seorang pemimpin perlu membantu menyediakan keperluan orang lain baik bawahannya maupun para tamu yang berdatangan. Dalam konteks pemerintahan, seorang bupati atau gubernur sepatutnya berusaha untuk memeberikan fasilitas yang terbaik untuk rakyatnya baik dari segi infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik yang lain.
Hal inilah yang dapat menjadi kriteria ideal bagi seseorang yang akan maju dalam kontestasi politik di pilkada kali ini. Sebagai negara demokrasi, sosok pemimpin pemerintahan di negeri ini tergantung dari suara terbanyak yang memilihnya tidak peduli apakah orang tersebut orang beradab atau biadab.
Dengan itu, seorang pemimpin yang terpilih akan mencerminkan bagaimana keadaan rakyatnya. Jikalau pemimpin itu baik maka sudah pasti pemilihya pun tergolong orang yang baik secara adab dan akhlaknya dan begitu juga sebaliknya.
Generasi Millenial
Dalam pilkada serentak kali ini, ada hal menarik yang perlu dicermati semua kalangan yakni masuknya pemilih millenial untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada kali ini. Generasi yang lahir antara tahun 90 hingga 99 telah memenuhi syarat secara umur untuk melakukan pencoblosan dalam pilkada tahun ini.
Generasi yang mempunyai pikiran yang lebih global dan lebih ramah dengan teknologi perlu menjadi atensi bagi kontestan yang bertarung dalam kontestasi pilkada. Bukan tidak mungkin mereka akan menentukan suara yang cukup berpengaruh dalam kancah perpolitikan negeri ini.
Salah satu contohnya adalah Malaysia. Pilihan Raya Umum (PRU) Malaysia ke-14 pada tahun ini perlu menjadi pelajaran untuk kita bahwa peran generasi muda ini sangat berpengaruh pada PRU Malaysia. Dilansir dari Republika, Anggota Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) Alfitra Salam mengungkap gerakan pemilih muda Malaysia kuat dalam pemilu yang menandai tumbangnya era Tun Najib Razak.
Lebih jauh, Alfitra mengatakan bahwa partisipasi masyarakat 85 persen dibandingkat kita yang 74 persen. “Itu gerakan anak-anak muda yang butuh perubahan, kunci utama itu merebut generasi muda. Keinginan perubahan generasi muda itu yang digunakan tim Mahathir untuk meraih suara pemilih”. Pada akhirnya, Tun Mahathir berhasil mengalahkan partai yang berkuasa hampir 60 tahun lamanya itu.
Menjadi Pemilih yang Cerdas
Menjadi pemilih yang cerdas merupakan sebuah keharusan di negara yang menggunakan sistem demokrasi. Di negeri ini, semua kalangan bisa menyatakan pendapatnya sekalipun pendapat tersebut bertentangan dengan Agama dan Pancasila.
Maka itu, sebagai negara dengan mayoritas muslim, kalangan umat Islam tidak boleh acuh-tak-acuh dengan kondisi politik negeri ini. Karena boleh jadi, orang-orang yang tidak berpihak kepada umat Islam yang akan berkuasa.
Ada 3 poin penting yang dapat menjadi pegangan kita dalam melakukan pencoblosan nanti.
Pertama, pilihlah pemimpin yang Muslim dan berpihak kepada umat Islam. Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat.
Dengan kata lain politik identitas agama merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan dari kalangan umat Islam. Tetapi tidak dengan identitas suku, budaya, ras, dan warna kulit. Selama paslon tersebut Muslim dan berpihak terhadap umat Islam maka kita dianjurkan untuk memilih paslon tersebut.
Kedua, visi misi dan program kerja juga harus menjadi pertimbangan bagi para pemilih.
Paslon dengan program kerja yang sistematis, realistis dan tidak neko-neko adalah alternatif yang terbaik. Jangan sampai dengan embel-embel ini itu membuat kita terbuai untuk memilih paslon tertentu. Paslon yang realistis sejatinya tidak akan memberikan janji yang terlalu berlebihan ketika berkampanye.
BACA JUGA: Survei: 80% Generasi Milenial Eropa Tak Beragama
Ketiga, kompetensi dan kapabilitas paslon juga perlu diperhatikan. Maknanya, paslon yang kita pilih haruslah figur yang mempunyai pendidikan yang mumpuni, wawasan yang luas, dan mampu menjelaskan program kerjanya dengan baik dan benar kepada masyarakat. Kita mampu melihatnya dalam acara debat yang diselenggerakan KPU tiap daerah yang berlangsung selama beberapa kali.
Tidak lupa, anjuran untuk memilih juga diperintahkan oleh Allah ‘azza wa jalla dalam Al-Qur’an seperti di surat Al Maidah:57, Ali-Imran:28, dan beberapa ayat yang lainnya. Di samping itu, beberapa Ulama di Indonesia dan dewan fatwa berbagai negara juga menganjurkan untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah kontestasi politik.
Terakhir, kita berharap pilkada yang berlangsung tanggal 27 Juni nanti akan berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Dus, kita pun berharap publik akan memilih paslonnya dengan cerdas dan bertanggung jawab sehingga akan lahir pemimpin yang menjadi teladan dan mampu memenuhi janji politiknya. Sehingga akan tercipta sebuah daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu A’lam. []
Kirim OPINI Anda lewat imel ke: islampos@gmail.com, paling banyak dua (2) halaman MS Word. Sertakan biodata singkat dan foto diri. Isi di luar tanggung jawab redaksi.
