PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa Partai Buruh mendukung Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Najwa Shihab dan Said Iqbal sendiri sebagai calon presiden RI di tahun 2024. Tak ada nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya didukung.
Hal itu diungkapkan oleh Said Iqbal Iqbal di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).
Lebih lanjut, Partai Buruh juga akan mengadakan konvensi sekitar bulan Juni atau Juli 2023, kemudian menggelar kuesioner pada para buruh, untuk menentukan calon presiden yang akan didukung. Agustus 2023, Partai Buruh rencananya akan mengumumkan capres finalnya.
BACA JUGA: Lembaga Survei Indikator Rilis 7 Simulasi Hasil Capres Cawapres, Siapa Unggul?
“Ketat di Partai Buruh itu, tidak ada daulat tuan, daulat dinasti, dan daulat luar. Dan kami tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan dari pada Undang-undang Cipta Kerja,” kata Iqbal seperti dikutip dari katadata.com.
Di tahun 2014 dan 2019, KSPI menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres. Alasan Said Iqbal tidak mendukung Prabowo karena Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap setuju terhadpa Undang-undang Omnibus Law. Pun begitu, ia menyatakan akan meminta klarifikasi benar atau tidaknya seperti itu.
Sekilas Partai Buruh
Partai Buruh adalah sebuah partai politik Indonesia yang merupakan keberlanjutan dari Partai Buruh yang didirikan pertama kali oleh Muchtar Pakpahan pada 28 Agustus 1998.
BACA JUGA: PDIP Tegaskan Keputusan Ganjar Capres Takkan Berubah Meski Matahari Terbit di Barat
Partai ini dipimpin oleh Said Iqbal yang terpilih sebagai presiden partai pertama pada konferensi pembentukan kembali partai pada 5 Oktober 2021. Konferensi tersebut menetapkan susunan pengurus, simbol baru, dan rencana besar sebagai persiapan menuju pemilihan umum legislatif Indonesia 2024.
Deklarasi ulang Partai Buruh dilakukan sebagai reaksi atas Undang-Undang Cipta Kerja yang tetap diloloskan DPR RI pada September 2020 di tengah meluasnya demonstrasi masyarakat dan kritikan pengamat dan tokoh.[2] Partai Buruh berniat membatalkan UU Cipta Kerja apabila berhasil menempatkan anggotanya di DPR RI pada pemilu 2024. []
SUMBER: KATADATA.COM | WIKIPEDIA
