POLITIK uang atau money politic sering kali terjadi tiap menjelang pemilu. KPK menilai hal itu terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum tinggi.
Ketua KPK Firli Bahuri awalnya mengatakan sikap KPK di tahun politik. Dia menegaskan KPK akan bersikap netral.
“Di dalam tahun politik kapan pun itu terjadi KPK bersikap netral dan tidak melibatkan diri dari praktik-praktik politik atau praktis. Itu saya pastikan,” kata Firli dalam konferensi pers capaian kinerja KPK selama semester pertama tahun 2023 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).
BACA JUGA: Selain Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Diduga Lakukan Pencucian Uang
Firli mengatakan politik uang di tahun pemilu harus disikapi serius oleh semua pihak. Tugas pengawasan itu, kata Firli, tidak semata menjadi tanggung jawab KPK.
“Seluruh parpol dan kader parpol, pengurus parpol terlibat dan diikutkan dalam pendidikan politik cerdas berintegritas. Begitu juga para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu juga dilibatkan dalam upaya-upaya mencegah politik uang,” jelas Firli.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, persoalan politik uang di momen pemilu masih terjadi akibat kesejahteraan masyarakat yang minim. Faktor latar belakang pendidikan warga juga akan mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut.
“Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik,” jelas Alexander.
BACA JUGA: Bicara soal Oligarki: Kiyai Said Aqil Sebut Jadi Bupati Tak Perlu Pintar, yang Penting Uang
Alexander mengatakan pemilu yang sehat tidak hanya dibebankan kepada para peserta pemilu. Dia menilai tiap warga juga harus berkontribusi dalam menolak terjadi politik uang.
“Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas,” pungkas Alexander. []
SUMBER: DETIK
