LONDON—Pemerintah Inggris mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan misi PBB, dan membuka akses ke negara bagian Rakhine yang dilanda krisis, Senin (11/9/2017).
“Kami mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan, dan menangani krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Rakhine,” ujar Lord Ahmad, Menteri Negara Persemakmuran Inggris dalam siding Ke-36 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, lansir World Bulletin.
Pemerintah Inggris prihatin dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan Mynamar terhadap Rohingya.
”Menanggapi hal tersebut, dewan ini kemudian membentuk Misi Pencarian Fakta,” lanjut Ahmad.
“Tugas pasukan keamanan di Rakhine, adalah bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil serta mematuhi norma-norma internasional. Kami meminta mereka untuk melakukannya,” tambahnya.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad al-Hussein, juga meminta pemerintah Myanmar untuk mengakhiri operasi militer di wilayah dengan mayoritas Muslim tersebut.
“Operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine, nampaknya menjadi contoh nyata tentang pembersihan etnis,” ujar Zeid.
Sementara itu PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 270 ribu warga sipil telah melarikan diri ke Bangladesh sejauh ini. Mayoritas pengungsi dari Rakhine itu terjebak di perbatasan. []
