CAPRES nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut jika hal itu benar adanya, maka semua pihak mesti mengevaluasi.
“Ini kan yang ngomong Pak Ganjar. Jadi nanya ke Pak Ganjar, kok nanyanya ke saya terus gitu kan. Yang pasti adalah kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar,” kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Puan mengatakan PDIP akan terus menaruh perhatian lebih bagi penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan hukum harus dijalankan dengan jujur dan seadil-adilnya.
BACA JUGA: Ganjar Sebut Skor Rapor Penegakan Hukum di Angka 5, Ini Respons Mahfud
“Tapi terkait dengan masalah penegakan hukum akan menjadi satu consent bagi PDIP ya. Penegakan hukum harus dilakukan secara benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih,” imbuh Ketua DPR RI ini.
Ganjar sebelumnya menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya. []
SUMBER: DETIK
