PALESTINA—Pemerintah Palestina dilaporkan telah menyerukan pegawai yang berhenti bekerja pada bulan Juni 2007 di Jalur Gaza untuk kembali bekerja di tempat kerja terdahulu mereka.
Seruan tersebut dikeluarkan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan pekanan yang digelar di Ramallah dan ditujukan pada semua PNS Otorita Palestina di Gaza, WAFA melaporkan.
Pegawai sebanyak 20 ribu orang itu diminta untuk kembali ke pekerjaan mereka dan kementerian terkait diminta untuk dapat mengawasi mereka. Sistem pengawasan ini berdasarkan sebuah mekanisme yang akan mengaktifkan fungsi pemerintah di distrik selatan (Jalur Gaza) sebagai bagian dari penegakan nyata kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai di Kairo.
“Sepuluh tahun tak bersatunya pemerintahan Palestina telah menciptakan situasi administratif, keuangan, hukum, legislatif, keamanan dan politik yang rumit sehingga tidak dapat dilepaskan dengan satu keputusan atau satu sesi,” katanya.
Seruan untuk kembali bekerja bagi pegawai sehubungan dengan pertemuan faksi Palestina yang diadakan di Kairo pada 21 dan 22 November, yang beberapa di antaranya gagal menyelesaikan beberapa masalah akibat perpecahan di masa lalu.
Pemerintah mengatakan, panitia hukum dan administrasi akan melihat status pegawai yang ditunjuk oleh otoritas Hamas di Gaza setelah 14 Juni 2007 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membuat rekonsiliasi berhasil.
Dikatakan bahwa pemberdayaan di Gaza berarti bahwa semua menteri harus dapat melakukan tugas mereka di distrik selatan seperti di wilayah utara (Tepi Barat) tanpa penghalang apapun. []
