PEKANBARU–Ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) menembus pagar DPRD Riau dan berhasil menduduki ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau, Senin (10/9/2018) sore.
Di dalam ruang rapat itu, beberapa pentolan mahasiswa kemudian menyampaikan orasinya. Mereka menyerahkan surat petisi yang berisi setidaknya 3 tuntutan terhadap pemerintah.
Tuntutan pertama, mereka meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan perekonomian negara yang berimbas terhadap masyarakat menengah kebawah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pihaknya juga menyoroti meroketnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
Kedua, mereka menuntut pemerintah agar tidak membatasi hak demokrasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia melalui kekuatan yang dimilikinya.
Ketiga, menuntaskan kasus korupsi di PLTU Riau I yang menyebabkan kerugian negara dan telah menyengsarakan rakyat Indonesia.
Surat petisi dengan tulisan tangan tersebut diserahkan oleh mahasiswa dan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman.
“Kami menuntut agar janji-janji pemerintah tentang kemakmuran masyarakat direalisasikan,” tegas Koordinator Aksi, Guntur, Senin sore.
Guntur dan teman-temannya berharap, surat petisi yang dibuat tersebut dapat diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Sesuai kesepakatan tadi dengan anggota DPRD, hari Rabu akan disampaikan. Kami ingin ada respon dari pemerintah pusat, kalau tidak, kami akan gelar aksi dengan massa yang lebih banyak lagi,” sebut dia. []
SUMBER: TRIBUN PEKANBARU
