FRAKSI PKB DPRD DKI Jakarta meminta agar anggaran Rp 6,3 miliar untuk pengadaan motor listrik Dinas Perhubungan DKI tidak direalisasikan. PKB meminta Pemprov DKI bijak dalam mengatur anggaran.
“Seharusnya Pemprov itu harus bijak anggaran itu juga memang di komisi itu tidak detail ya, karena memang pintarnya Dishub ini di waktu pembahasan baru kita dikasih (materi), hari itu juga dikasih hari itu juga kita disuruh bahas, kan ngaco ini,” kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas, kepada wartawan, Senin (11/3/2024).
Hasbiallah menilai saat ini perekonomian Jakarta kurang baik. Menurutnya, pengadaan sepeda motor listrik Dishub bukanlah hal yang mendesak.
BACA JUGA: Dikritik Anggaran Motor Listrik Sebesar Rp 6,3 miliar, Ini Jawaban Pemprov DKI
“Nggak elok menurut saya kondisi ekonomi di DKI Jakarta lagi kurang bagus, contoh misalnya harga sembako naik, semua naik, toh tiba-tiba Dishub menganggarkan Rp 6 miliar untuk kendaraan motor. Saya rasa kendaraan motor yang ada itu masih layak, sangat layak dan nggak perlu menurut saya, apalagi kendaraan listrik,” sebut dia.
Pengadaan motor listrik itu, katas Hasbiallah, harus dicegah. Hasbiallah mengatakan fraksinya menolak anggaran pengadaan motor listrik bernilai miliar rupiah itu.
“Ini anggaran-anggaran seperti ini mesti kita kritisi, ini harus kita cegah untuk tidak dibelanjakanlah, fraksi PKB Insyaallah akan kritis tentang ini. Kalau fraksi PKB insyaallah akan minta kepada Pemprov untuk… ini kan baru anggaran belum dibelanjakan, jadi kitaminta untuk tidak diserap anggaran ini. Dimaksimalkan yang ada aja,” katanya.
Dishub DKI sebelumnya menyebut pengadaan motor gede listrik itu untuk pengawalan bagi gubernur yang akan datang. Menanggapi hal itu, Hasbiallah menilai pembelian motor itu hanya membuang-buang anggaran.
“Gubernur yang kepilih nggak begitu kok, kan dipilih rakyat ya harus merakyatlah. Harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Ini kan bisa-bisanya Dinas Perhubungan aja, nggak perlu menganggarkan anggaran yang buat buang-buang uang, toh sekarang kondisi masyarakat Jakarta itu kelihatan bagus hanya di atas kertas, realitasnya nggak, bagaimana mau bagus sekarang harga berasa aja 15 ribu,” pungkasnya.
Dishub DKI Jakarta sebelumnya telah buka suara soal anggaran Rp 6,3 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP. Kadishub DKI Syafirn Liputo mengatakan anggaran motor listrik sudah dibahas RAPBD 2024.
“Anggaran pembelian motor listrik sudah dibahas dalam pembahasan RAPBD TA 2024. Pembelian motor besar listrik tersebut sesuai InPres No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” kata Syafrin, kepada wartawan, Minggu (10/3).
BACA JUGA: Bocah Penjual Jalangkote Korban Bully Dapat Hadiah Motor Listrik
Dia juga mengatakan motor listrik besar ini untuk menggantikan motor patwal sebelumnya yang sudah tua. Syafrin menyebut motor listrik itu untuk pengawalan Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih ke depan.
“Selain itu motor listrik besar tersebut untuk menggantikan motor besar Dishub yang usianya sudah tua, dan nantinya peruntukannya adalah untuk Pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya,” ucapnya. []
SUMBER: DETIK
