ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Soal Ujaran Kebencian oleh Nathan, Pengamat Perkirakan Polisi Lakukan Tebang Pilih

Foto: Tribunnews.com
0

 

 

JAKARTA–Beberapa kasus ujaran kebencian kepada sejumlah pejabat negara dinilai tidak jelas penanganan kasusnya. Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai, bisa jadi hal itu karena Polri melakukan tebang pilih terkait kasus ujaran kebencian.

“Ada batasan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang pejabat polisi tidak boleh ikut kegiatan politik praktis tetapi sanksinya jika dilanggar tidak ada. Dengan kondisi demikian, maka kemungkinan-kemungkinan polisi melakukan tebang pilih dalam penerapàn hukum bisa terjadi. Demikian pula terhadap kasus tersebut,” ujarnya, Selasa (2/5/2017) seperti dilansir Republika.co.id.

Namun, Menurut Dosen Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas Indonesia ini, hal tersebut tentu tidak bisa dibuktikan dengan mudah. Sebab, sudah menjadi dalil lembaga kepolisian merupakan lembaga independen.

“Hal tersebut bisa terwujud juga tidak, terlepas dari strukturisasi lembaga kepolisian di suaru negara,” katanya.

Bambang menjelaskan, di Indonesia, posisi Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian berada di bawah langsung Presiden.

“Tidak terdapat regulasi yang membatasi (ada sanksi) hubungan Presiden dengan Polri juga dengan kelompok sosial ekonomi,” katanya.

Tidak adanya sanksi jika polisi didapat ikut dalam kegiatan politik, menurut dia, akan membuka jalan polisi untuk melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum.

Sebelumnya, penanganan kasus ujaran kebencian berupa penghinaan Steven terhadap gubernur NTB tidak jelas keberlanjutannya. Kepolisian berdalih, Steven sudah tidak berada di Indonesia lagi. Sedangkan untuk kasus Nathan, Fadli Zon resmi melaporkan Nathan ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (1/5/2017) lalu. []

loading...
loading...