JAKARTA — Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai, masalah utama dari sistem zonasi adalah kondisi guru yang saat ini sudah terlanjur berada di bawah standar mutu.
Sebab, kata Wasekjen PBNU Bidang Pendidikan Masduki Baidlowi jika ibaratnya standar-standar nasional yang lain kurang memadai, tetapi gurunya bermutu, maka sekolahan dan sistem pembelajarannya akan berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Pengamat Pendidikan: Permasalahan Zonasi Sekolah Terletak Pada Kuantitas Sekolah Dengan Jumlah Siswa
“Kondisi iguru di bawah standar mutu cukup mewabah secara nasional. Sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ujarnnya melalui keterangannya, Jumat (21/6/2019).
Masduki mencatat, kebijakan zonasi terutama ditujukan agar membagi guru-guru yang bagus mutunya untuk dipindah ke daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah. Pasalnya, masalah kesenjangan mutu pendidikan sulit diatasi lantaran guru-guru yang bagus banyak menumpuk di satu tempat atau satu sekolah.
Sehingga menurutnya, timbul istilah sekolah favorit terutama ini terjadi di kota-kota, kabupaten atau pun di kota-kota besar lainnya.
Sementara itu, lanjut dia para guru di sekolah-sekolah pedalaman banyak yang bermasalah dengan cara mengajar mereka atau dikatakan tidak bermutu.
BACA JUGA: Kisruh PPDB Sistem Zonasi, LPA Generasi Minta Dikaji Ulang
Hal ini tersebut, Masduki memandang menimbulkan istilah schooling without learning (bersekolah tapi tidak belajar), yang dialami atau terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi demikian karena banyak guru yang tidak memenuhi standar mutu belajar seperti yang diinginkan oleh standar pendidikan nasional.
“Banyak anak-anak berangkat dari rumahnya ke sekolah dengan niat belajar, tetapi sampai di sekolah mereka tidak diajar dengan baik dan benar karena mutu gurunya jauh di bawah standar. Maka, timbullah istilah schooling without learning tadi,” ungkapnya. []
REPORTER: RHIO
