JAKARTA — Terkait perkembangan paska Pemilu 2019 yang baru lalu, dan memandang masih tingginya tensi politik yang mengiringi proses penghitungan suara oleh KPU, Kordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta menyatakan beberapa sikap.
“Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkontestasi,” ujar Ketua KODI KH. Jamaluddin F Hasyim Senin (22/4/2019).
BACA JUGA: Pasca Pemilu, Wantim MUI Imbau semua Pihak Tidak Saling Klaim Kemenangan
Menurutnya, hasil pemilu merupakan keputusan rakyat pemilih yang harus dihormati. Sebagai Muslim wajib meyakini bahwa kekuasaan merupakan ketetapan Allah SWT kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.
Selain itu, ia berpesan proses penghitungan suara yang berjalan harus dipastikan berlangsung profesional, transparan, kredibel dan menjamin keadilan.
“Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus bekerja sebaik-baiknya tanpa tekanan dan pengaruh pihak manapun. Tindakan mempengaruhi dan menekan penyelenggara pemilu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,” pungkasnya.
Aparat keamanan diharapkan bersikap netral dan profesional dalam mengawal proses ini. Termasuk juga elit politik tidak melontarkan isu dan membangun opini yang memanaskan situasi.
BACA JUGA: PBNU Ajak Masyarakat Jaga Ukhuwah Wathaniyah Pasca Pemilu
“Ketidakpuasan atas proses penghitungan memiliki jalur penyelesaian secara legal konstitusional. Kami berharap para tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut mendinginkan situasi karena mereka adalah rujukan moral spiritual masyarakat,” ungkapnya.
KODI menginginkan pemilu menghasilkan kepemimpinan nasional dan legislatif yang membawa kebaikan dan kesejahteraan rakyat dalam naungan ridho Allah SWT. []
REPORTER: RHIO
