ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Menakar Prostitusi dari Hukum Indonesia dan Islam

0

Advertisements

Oleh: Ifa Mufida
Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Masalah Keumatan

KASUS Prostitusi online bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan, prostitusi ini bisa tumbuh subur di dalam negeri Indonesia ini. Terbukti dari tahun ke tahun kasus prostitusi tidak pernah sepi dari pemberitaan. Meski, sudah dipastikan yang ada di lapang jumlahnya jauh lebih besar dari yang tertangkap oleh polisi.

Pertanyaannya, mengapa prostitusi atau pelacuran di Indonesia masih tetap berlangsung meskipun prostitusi dinilai masyarakat Indonesia sebagai perbuatan yang melanggar nilai dan norma masyarakat?

Di Indonesia, pelacuran tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kecuali mucikari. Karena itu, setiap muncul kasus pelacuran di media yang dilakukan orang-orang terkenal, para pelacurnya dan pengguna atau pemakai pelacur atau konsumen pelacuran tidak dapat dikenakan hukuman. Hal ini dikarenakan pelacuran dianggap perbuatan tanpa paksaan tidak merupakan perbuatan pidana di Indonesia.

BACA JUGA: Saya Sedekah ke Pelacur, Penjahat, dan Orang Kaya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai produk pemerintahan Hindia Belanda yang menjajah Indonesia, tidak menentukan perbuatan pelacuran yang dilakukan dengan kerelaan sebagai perbuatan pidana. Adanya asas legalitas inilah yang menjadikan para pelacur tidak bisa dihukum dan boleh bebas berada di ruang publik.

Demikian pula dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak melarang pelacuran yang dilakukan dengan kerelaan sebagai perbuatan pidana. Bahkan dalam Pasal 11 huruf g RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun merumuskan pelacuran tanpa pemaksaan bukan perbuatan pidana.

Selain itu, bahwa para pengguna atau pemakai pelacur atau konsumen pelacuran tidak ditentukan sebagai pembuat pidana pelacuran. Karena itu, para pengguna atau pemakai pelacur dapat leluasa melakukan dan menggunakan pelacuran sebagai rekreasi seksual, karena ia sebagai konsumen pelacuran. Demikian pula dalam UU PKDRT, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5 huruf c juncto Padal 8 hurud b, tidak menentukan pengguna atau pemakai kekerasan seksual untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai pembuat pidana kekeraan seksual.

Karena pelacur dan pengguna jasa pelacur jelas tidak dikenai pidana hukum di Indonesia, tetapi hanya mucikari yang bisa dikenai pidana. Sebagaimana dalam KUHP Pasal 296 hanya menentukan hukuman bagi mucikari yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain (pelacuran), dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Jadi menurut saya, alasan-alasan yuridis itu yang menjadi salah satu penyebab bencana mengapa pelacuran di Indonesia sukar diberantas, meskipun masyarakat Indonesia menolak pelacuran. Dalam perundang-undangan tersebut sangat nyata mengambil landasan demokrasi liberal yang membebaskan tindak perbuatan yang dianggap sebagai hak asasi manusia.

Di sisi lain, kapitalisme telah menjadikan materi duniawi sebagai tolak ukur kebahagiaan. Tuntutan glamor para artis seolah-olah menjadi sebuah keharusan. Pada akhirnya jatuh pada materi dunia yang menipu. Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme-demokrasi adalah sistem yang sangat rusak dan melanggengkan kerusakan.

Terlebih jika kita meilihat ternyata banyak pelaku pelacuran itu mengaku beragama Islam. Mereka kebanyakan adalah beridentitas seorang muslim, namun ternyata pola pikir dan pola sikap justru jauh dari Islam sendiri. Bagaimana negara yang mayoritas beragama Islam ternyata sangat menumbuh suburkan seks bebas yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Maka jangan disalahkan jika akhirnya bencana ketimpangan moral dan azab Allah juga seolah tidak bisa kita hindarkan terjadi di masyarakat. Na’udzubillahi min dzalik.

Di dalam Islam, praktik prostitusi jelas haram. Islam hanya membolehkan seseorang melakukan hubungan seksual dalam bingkai pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadikan ikatan sehingga sesuatu yang awalnya haram menjadi halal dan berpahala. Islam mengatur bahwasannya pelacuran adalah perbuatan zina.

Zina di dalam Islam harus diberikan hukuman yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan as-sunnah. Baik pelacur ataupun pemakai terkena hadd zina, sebagaimana dalam surah an-Nur ayat 33 ditentukan larangan perdagangan orang untuk dilacurkan atau perdagangan pelacuran.

BACA JUGA: Anak Ini Ingin seperti Wanita yang Dituduh Pelacur

Loading...

Dan dalam surah an-Nur ayat 2 ditentukan hukuman cambuk 100 kali bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang terbukti melakukan zina.

Dalam hadist Rasulullah ﷺ ditentukan hukuman rajam bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang pernah menikah atau pezina yang sedang terikat dalam perkawinan.

Demikianlah, Islam secara tegas menentukan larangan pelacuran dan menentukan hukuman bagi mucikari, pelacur dan pemakai pelacur yang dilakukan dengan kerelaan masing-masing, tanpa paksaan dari siapa pun. Karena pelacuran adalah perzinaan. Zina adalah perbuatan pidana (jarimah) yang hukumannya ditentukan langsung dalam al-Quran dan hadist Rasulullah ﷺ tentang kasus Ma’iz Bin Malik dan juga kasus Ghamidiyah yang dijatuhi hukuman rajam karena terbukti berzina.

Akan tetapi pelaksanaan hukum hadd bagi pezina hanya bisa dilaksanakan oleh institusi negara, tidak bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat. Indonesia yang mayoritas adalah muslim sudah sepatutnya menyadari bahwa ketika kita diatur oleh demokrasi liberal, bencana degradasi moral di tengah masyarakat begitu nyata.

Sudah saatnya Negara ini mengambil Islam yang bisa mengatur tata kehidupan secara menyeluruh. Terlebih kita ketahui bahwa zina dan riba adalah penyebab terbesar datangnya murka Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi saw.: “Jika zina dan riba telah merajarela di suatu negeri, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri” (HR al-Hakim, Al-Mustadrak, 2/42).

Maka sudah saatnyalah, masyarakat Indonesia berupaya untuk segera meninggalkan dosa-dosa tersebut. Perzinaan akan dapat dihilangkan ketika umat ini menerapkan tata aturan pergaulan Islam yang melarang adanya kholwat ataupun ikhtilat, adanya aturan menutup aurat, melarang pornografi pornoaksi, terlebih perzinaan yang dalam sistem sekuler justru dibebaskan atasnya nama HAM.

Maka sudah sepatutnya kita mengambil hukum Islam dan meninggalkan hukum jahiliyah dari kapitalis-sekuler. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah 49-50:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik [49]. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” Allahu A’lam bi Showab. []

OPINI ini adalah kiriman pembaca Islampos. Kirim OPINI Anda lewat imel ke: redaksi@islampos.com, paling banyak dua (2) halaman MS Word. Sertakan biodata singkat dan foto diri. Isi dari OPINI di luar tanggung jawab redaksi Islampos.

Artikel Terkait :

Loading...

Maaf Anda Sedang Offline

Send this to a friend