JAKARTA— Memasuki tahun politik dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 ditanggapi oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito mengatakan bahwa persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2018 sudah sangat matang.
Kemudian, Tito meyakini bahwa pesta demokrasi di 171 daerah ini akan berlangsung aman. “Kami merasa confident (percaya diri) karena cukup banyak wilayah yang kondisinya kita anggap sudah baik,” ujar Tito, pada Kamis (15/03/2018) kemarin.
Tito mengungkapkan, dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018, telah disiapkan 1.107.310 personel gabungan. Personel ini terdiri atas unsur Polri, TNI, dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
“Jumlah pasukan yang kita libatkan untuk pilkada serentak 1.107.310 personel. Polri 184.013 personel, TNI 99.559 personel, dan Linmas 823.738 personel, terutama untuk TPS (tempat pemungutan suara),” paparnya.
Dia melanjutkan, pengamanan TPS nantinya menggunakan sistem ring. Klasifikasi ring dibagi berdasarkan TPS yang dianggap rawan, agak rawan, dan aman.
“Nah di daerah yang relatif aman, otomatis pengamanan akan lebih kendur, petugasnya kita perbantukan untuk daerah yang kita anggap rawan,” papar Tito. Di samping itu, menurut Tito, telah disiapkan juga pasukan Brimob sebanyak 41.333 personel untuk membantu pengamanan saat terjadi konflik. Pasukan ini akan standby.
Selain persiapan tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa kompetisi dalam Pilkada Serentak 2018 sangatlah cair. Sebab banyak pasangan calon yang merupakan hasil kolaborasi kekuatan politik partai pendukung dan partai oposisi pemerintah.
“Antardaerah calonnya kan crossing-crossing antar partai, isu-isu agama dan ras tak muncul di sana. Jadi pertarungannya ya pertarungan antar pendukung saja,“ pungkasnya. []
SUMBER: SINDONEWS
diluar analisis diatas semuanya, bagaimana jika hidayah allah datang ketika mereka non muslim melihat segala sikap dan tindakan pengurus partai yang berakhlakul karimah sehinga menjadi muallaf…dan berjuang bersama sama demi tegaknya dienul islam,,,,ahsan penulis langsung konfrontir dengan pembuat kebijakan partai dan melakukan islah jika perlu……?