IHW: Pemerintah Masih Gamang Laksanakan Sistem Jaminan Halal

0

JAKARTA—Indonesia Halal Watch (IHW) menekankan, Mandatory Sertifikasi Halal wajib dijalankan demi menyelamatkan Dunia Usaha dan Industri guna menyelamatkan ketersediaan Produk Halal di Masyarakat.

Direktur Indonesia Halal Ikhsan Abdullah menyampaikan, memasuki 4 tahun Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sejak 17 Oktober 2014 UU JPH di undangkan dinilai belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat.

“Bahkan, belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha dan percepatan industri halal di Tanah Air. Kita tertinggal dari Malaysia, Singapura bahkan Thailand,” katanya kepada Islampos.com dalam sebuah Seminar Nasional Mandatory Sertifikasi Halal di Hotel Gren Alia, Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Ikhsan menegaskan, kondisi seperti ini menunjukan kurang seriusnya perhatian Pemerintah terhadap industri halal, dan ketersediaan produk halal, sesuai harapan masyarakat.

“Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama terlihat gamang untuk melaksanakan Sistem Jaminan Halal sesuai perintah Undang-Undang,” pungkasnya.

Dirinya menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang tidak kunjung terbit berkontribusi menjadikan tidak berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). []

Reporter: Rhio

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline