EMPAT menteri akan hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, optimistis kesaksian para menteri itu bisa menjawab tudingan penyaluran bansos bersifat politis selama gelaran pilpres berlangsung.
“Kami super optimis bahwa kehadiran empat menteri tersebut justru akan membuktikan bahwa semua fintah kepada pemerintah dan pada kami tidak lah benar,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (4/4/2024).
Habiburokhman mengatakan penyaluran bansos tidak dirancang untuk menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran saat pemilu lalu. Dia menegaskan bansos disalurkan kepada rakyat membutuhkan sebagai tanggung jawab negara.
BACA JUGA: Ketika Ketua MK Tegur KPU dan Bawaslu di Sidang karena Dikira Tidur
“Tidak benar ada desain pengucuran bansos untuk kepentingan paslon dua. Tidak benar ada implementasi distribusi bansos yang ditunggangi kepentingan paslon dua, tidak benar juga terjadi pelanggaran prosedur distribusi bansos,” katanya.
“Bansos adalah (bantuan) rakyat yang memang harus didistribusikan walaupun di saat pemilu,” sambung Habiburokhman.
Para menteri yang akan dipanggil MK besok sebagai saksi mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Habiburokhman yakin kesaksian empat menteri itu bisa menjawab tuduhan bansos sebagai alat politik kemenangan Prabowo-Gibran.
“Besok semua akan terbuka secara terang benderang,. Kapan bansos direncanakan, kapan disepakati oleh semua partai dan seperti apa pengawasannya yang sangat sangat ketat. Tidak ada celah satu lubang jarum pun bansos disebut sebagai alat kampanye,” tutur Habiburokhman.
Isu bansos ini juga menjadi salah satu hal yang disorot dalam permohonan pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud terkait pengajuan gugatan sengketa pilpres di MK. Dalam sidang di MK, saksi ahli dari kedua kubu tersebut juga menyinggung soal bansos.
Tim hukum dari Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kemudian meminta agar MK menghadirkan sejumlah menteri di persidangan. MK lalu memutuskan untuk memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 hari Jumat (5/4).
Namun, MK menyatakan pemanggilan itu bukan berarti memenuhi permintaan Anies dan Ganjar selaku pemohon. “Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodasi Permohonan Pemohon 1 maupun 2,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Senin (1/4).
BACA JUGA: Ketua MK Bertanya Nama Tetangga yang Dapat Amplop, Saksi 03: Ya Namanya Tetangga
Suhartoyo mengatakan MK pada intinya menolak permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri. Namun berdasarkan rapat hakim, kata Suhartoyo, mahkamah perlu mendengar keterangan dari empat menteri itu.
Dia juga mengatakan hanya hakim MK yang bisa bertanya ke para menteri itu. Pihak lain di persidangan tidak akan diberikan waktu untuk bertanya.
“Mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya Para Hakim,” ujarnya. []
SUMBER: DETIK
