JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah wajib melindungi data pribadi telepon seluler (Ponsel). Hal demikian Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengenai kewajiban registrasi ulang pengguna ponsel prabayar.
“Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo wajib menjamin data pribadi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan apapun. Inilah kekhawatiran masyarakat yang harus dijawab dan dijamin tegas oleh pemerintah,” ujar Jazuli, seperti dikutip dari SINDOnews, pada Senin (6/11/2017) kemarin.
Ia menambahkan, Data pribadi jelas dilindungi undang-undang dan sudah ada Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi Warga Negara.
“Kalau sampai terjadi penyalahgunaan awas publik akan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan hal ini merupakan pelanggaran hukum,” jelasnya.
Diketahui, selama 2-3 bulan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memang telah gencar mensosialisasikan registrasi ulang pengguna ponsel prabayar dengan mendaftarkan nomor NIK dan nomor KK konsumen. Hal itu diatur dalam Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.[]
