MALAYSIA–Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin beserta para menteri kabinetnya akan memotong gajinya selama dua bulan demi membantu penanganan wabah virus Corona atau Covid-19. Pemotongan gaji di kalangan pejabat tertinggi pemerintah itu diputuskan dalam sidang Kabinet Perikatan Nasional Malaysia pada Rabu (25/3/2020).
“Langkah ini membuktikan kesungguhan pemerintah untuk membantu mereka yang terkena dampak penularan wabah Covid-19. Tabung Covid-19 telah diluncurkan pada 11 Maret lalu sebagai usaha pemerintah membantu rakyat yang terdampak wabah,” kata PM Muhyiddin Yassin dalam siaran pers di Putrajaya, Kamis (26/3/2020).
BACA JUGA:Â Harus Tahu, Ini Beberapa Istilah Penting terkait Wabah Virus Corona
Hingga Rabu malam kemarin, jumlah sumbangan uang yang terkumpul, termasuk hibah pemerintah, adalah RM8.493.103,48 atau sekitar Rp30 miliar lebih.
Pada 11 Maret, Muhyiddin telah meluncurkan inisiatif pemerintah untuk mengumpulkan sumbangan melalui Tabung Covid-19 dalam membantu rakyat yang tidak bekerja dan terdampak. Donasi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dengan menggunakan akun Bank Muamalat.
Selain oleh NADMA, donasi Covid-19 juga diselenggarakan oleh sepuluh lembaga pemerintah dan swasta lainnya di Malaysia.
Sebelumnya pemerintah Malaysia resmi mengumumkan lockdown (karantina wilayah) sebagian, yang disebut sebagai  Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan diberlakukan pada 18-31 Maret, akan diperpanjang hingga 14 April 2020.
BACA JUGA:Â 3 Kru Kapal Induk AS Positif Corona di Tengah Laut, 5.000 Awak Kapal Dikarantina
“Saya telah diberikan informasi oleh Kementerian Kesehatan dan Majelis Keselamatan Negara. Tren saat ini menunjukkan kasus-kasus positif Covid-19 yang baru masih terjadi,” kata Muhyiddin dalam pidato khusus yang disiarkan langsung televisi pemerintah di Putrajaya, Rabu (25/3/2020).
Dia mengatakan tren itu diprediksi akan berlangsung terus untuk beberapa saat, sebelum kasus-kasus baru virus Corona mulai berkurang, sehingga menuntut pemerintah untuk meneruskan PKP lebih lama. “Sehubungan itu, pemerintah telah memutuskan waktu Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan hingga 14 April 2020,” katanya. []
SUMBER: TEMPO
