JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Anies mengatakan, dia hanya mengikuti aturan hukum.
“Saat ini ada pihak yang masih marah terhadap para pengembang lalu Anda kabulkan permohonan IMB dari pengembang. Mereka kecewa, Anda terkesan tidak menghukum para pengembang itu. Mengapa?” demikian petikan pertanyaan dari keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta berjudul ‘Lanjutan, Tanya Jawab dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Reklamasi dan IMB Pantai Maju’.
Menurut Anies, melakukan tindakan hukum bukan berdasarkan rasa marah dan memuaskan perasaan, namun harus bersikap adil kepada semua.
“Menghukum itu dengan dasar hukum, atau menghukum berdasar rasa marah dan memuaskan perasaan? Saya rasa kita perlu jaga prinsip dasar ini: janganlah ketidaksukaanmu pada seseorang atau suatu kelompok membuatmu bersikap tidak adil,” kata Anies, Rabu (19/6/2019).
Jika hanya mencari pujian, kata Anies, bisa saja ia membongkar semua bangunan. Namun Anies mengingatkan, jika menghancurkan bangunan, itu akan membuat tatanan hukum ikut rusak.
“Ya, jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis, maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu. Di mana-mana akan disambut dengan tepuk tangan. Secara politik, itu akan dahsyat. Namun, jika itu dilakukan, yang hancur bukan saja bangunan di tanah hasil reklamasi, tapi tatanan hukum juga ikut rusak,” jelasnya.
Anies menegaskan dirinya akan mengikuti aturan hukum. Dia menyebut sebagai penyelenggara negara harus menghormati aturan hukum yang ada.
“Negara ini adalah negara hukum. Dan tugas saya sebagai Penyelenggara Negara bukan melampiaskan rasa marah atau rasa kecewa dengan melakukan tindakan apa saja. Bila Anda menangkap pelanggar di hadapan Anda, bukan berarti Anda lalu bisa menghabisinya agar puas semua kemarahan Anda atas pelanggarannya,” paparnya.
Anies mengingatkan penerbitan IMB merupakan perintah pengadilan. Setelah menyegel bangunan tahun lalu, Anies membawa kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
“Karena itu yang kami lakukan adalah proses hukum. Membawa mereka ke pengadilan. Hakim yang memutuskan sanksi. Lalu, saya pun berkewajiban untuk melaksanakan keputusan pengadilan dan menjalankan semua peraturan yang berlaku dan mengikat,” ujar Anies. []
SUMBER: DETIK
