BAKAL calon Presiden (bacapres) Anies Baswedan mengkritik kebijakan hukum pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Anies, ada beberapa hukum di Indonesia yang harus diperbaiki.
“Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Kamis (28/9/2023).
“Hari ini kalau kita lihat, banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan. Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi,” lanjutnya.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Prabowo Duluan Baru Anies-Ganjar, Apa Maksudnya?
Terkait kepastian hukum, Anies mengungkapkan bahwa dunia usaha cenderung lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal, para investor berinvestasi di Indonesia.
“Kedua dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura,” ungkap Anies.
Menurut Anies, ketika perjanjian yang ditandatangani di Singapura itu bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Anies mengatakan, investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.
“Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” tutur Anies.
BACA JUGA: Bicara Perubahan di Makassar, Ini yang Disampaikan Anies dan Cak Imin
Dengan demikian, Anies menegaskan bahwa permasalahan hukum di Indonesia harus diperbaiki. Ia mengatakan, perbaikan Ini akan dilakukan jika ia terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
“Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang,” tegas Anies. []
SUMBER: CNBC
