POLITIKUS PSI Ade Armando mencuitkan informasi di Twitter terkait kabar Ganjar Pranowo yang disebutnya telah meneken kontrak politik dengan PDIP yang mengusungnya sebagai capres. Salah satu kontrak itu yakni terkait posisi menteri yang harus diatur PDIP jika Ganjar menang.
Hal ini dituliskan Ade dalam akun Twitternya dilansir detikNews, Senin (12/6/2023). Ia meminta agar informasi itu diklarifikasi pihak Ganjar atau PDIP.
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah,” kata Ade dalam cuitannya.
Cuitan itu, katanya, diunggah dalam rangka meminta klarifikasi dari pihak terkait mengenai kabar kontrak politik tersebut.
BACA JUGA: Ini 5 Parpol yang Resmi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
“Jadi gini, justru saya menulis itu dalam rangka meminta adanya klarifikasi terutama dari pihak Pak Ganjar maupun dari PDIP, dalam hal ini pimpinan PDIP seperti Megawati atau barangkali Mas Hasto atau siapa lah, pimpinan lah ya,” terang Ade.
Kabar itu membuatnya merasa kesulitan sebagai relawan Ganjar. Karenanya ia meminta klarifikasi mengenai hal tersebut. Ade juga mengaku mendapat kabar itu dari orang-orang PDIP dan Presiden Jokowi.
“Informasi ini sudah menyebar di kalangan relawan maupun saya peroleh dari orang tertentu yang memiliki hubungan dengan PDIP. Jadi sebagian saya dengar dari orang-orang yang punya kontak dengan Pak Jokowi sendiri, ya walaupun bukan Pak Jokowi-nya ya, jadi saya tidak bisa me-refer ke Pak Jokowi, tapi ada kabar-kabar semacam ini yang sangat santer dan ini saya tidak pernah dengar ada bantahannya di berbagai media,” ungkap Ade.
Menurutnya, kontrak politik itu perlu diketahui parpol koalisi dan relawan. Jika benar ada kontrak politik seperti itu, bisa membuat pihaknya berpikir ulang untuk mendukung Gubernur Jawa Timur tersebut.
“Ya harus. Jadi kalau ini benar, ini bisa benar bisa salah, kalau benar, seluruh relawan harus tau kebenaran beritanya seperti apa, karena belum tentu semua tetap nyaman ya, merasa bahwa kalau sampai kabinet itu ditentukan oleh satu partai tertentu, PDIP. Pertama, partai koalisi yang lain juga perlu tahu ya, tapi relawan pun perlu tahu, karena kami menilai kapasitas Ganjar itu layak menjadi presiden tapi kita menganggap Ganjar itu sebagai orang yang independen, yang menentukan sendiri kepresidenannya,” katanya.
“Kalau ternyata dia hanya menjalankan perintah-perintah partainya, ya kami harus meninjau ulang apakah kami akan terus mendukung Ganjar,” katanya.
BACA JUGA: Anies Masuk Radar Cawapres Ganjar, Ini Tanggapan PKS
Namun hal itu pun dibantah politikus Senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. Ia meminta agar semua pihak tak mengumbar info spekulatif.
“Kita jangan mengumbar energi batin untuk merespons umbaran info yang spekulatif,” ujar Supratikno, Senin (12/6/2023).
Hendrawan mengatakan presiden berhak mengangkat menteri. Namun dalam pemilihan sosok menteri tersebut, menurutnya, wajar jika seorang presiden mendengarkan masukan dari partainya.
“Yang berhak mengangkat menteri itu presiden. Itu sebabnya disebut hak prerogatif presiden. Bahwa presiden mempertimbangkan masukan dari partai. Itu hal yang wajar dan seharusnya demikian,” imbuhnya. []
SUMBER: DETIK
