ANKARA – Permintaan negara-negara Teluk yang mencakup penutupan sebuah pangkalan militer Turki di Qatar tidak dapat diterima. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
“Sebuah solusi bisa datang dalam jangka menengah,” katanya dalam sebuah konferensi pers, berbicara di samping rekannya dari Qatar, Mohamed Bin Abdul-Rahman Al Thani yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Turki.
Sejak 5 Juni, Qatar telah berada di bawah blokade oleh beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan Yaman. Negara-negara itu menuduh Doha mendukung terorisme. Pemerintah Qatar telah membantah tuduhan tersebut, sehingga blokade tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum internasional.
Atas permintaan untuk penutupan pangkalan militer Turki di Qatar, Cavusoglu pun merujuk pada keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di negara Teluk.
“Tidak ada perselisihan dengan Amerika, dan mereka juga tidak keberatan dengan hal itu. Pangkalan Turki ini adalah kesepakatan antara dua negara berdaulat. Permintaan Teluk melanggar kedaulatan,” cetus Cavusoglu Sabtu (15/7/2017) kemarin seperti dikutip dari Middle East Monitor.
Dia menggambarkan kesepakatan Qatar dengan AS baru-baru ini sebagai sebuah hal yang bijaksana. “Ini menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk berdialog,” ujar Cavusoglu.
Qatar dan AS menandatangani kesepakatan untuk memerangi pendanaan terorisme, dalam sebuah kunjungan ke Doha oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Langkah itu muncul di saat krisis Teluk berlanjut di wilayah tersebut.
Cavusoglu pun menekankan bahwa Turki mendukung upaya mediasi Kuwait untuk menyelesaikan krisis tersebut. []
