FILM Dirty Vote menjadi perbincangan panas karena membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga kubu capres-cawapres memberikan komentar atas film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu.
Dirangkum detikcom, Selasa (13/2/2024), dalam film itu berisikan pernyataan dari tiga pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.
Dalam video dokumenter tersebut, ada juga pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades tentang potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades ini juga menyinggung kubu 02.
BACA JUGA: Heboh Film Dokumenter “Dirty Vote” TKN Sebut Sebagian Besar Isinya Fitnah
Komentar TKN Prabowo-Gibran
Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berkomentar atas ramainya perbincangan film Dirty Vote. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah.
“Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).
Habiburokhman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut.
Habiburokhman mengatakan ada tiga hal yang disorot dalam film tersebut. Pertama terkait soal penunjukan Pj kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah.
“Narasi ini sangat tak ilmiah ya dan sangat tak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya disebut Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon,” katanya.
Dia juga menyoroti pernyataan dari tokoh lainnya di film tersebut yang menyebutkan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Habiburokhman menilai ucapan itu tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya di mana.
“Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar, tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana, apa buktinya. Bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual,” ungkapnya.
Terakhir yang disorotinya adalah soal tudingan APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, hal tersebut juga tidak mendasar.
“Intinya mengatakan soal kepala desa, APDESI yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah ini juga nggak berdasar, karena tidak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, lalu memastikan warga di desanya memilih Paslon tertentu. Bagaimana caranya,” sebutnya.
Habiburokhman berpikir bahwa film itu disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu dilakukan karena elektabilitas paslon nomor 2 sudah di atas 50 persen.
“Nah ini karena mungkin Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat,” ungkapnya.
Komentar Kubu Ganjar-Mahfud
Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter Dirty Vote. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan.
Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.
“Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
“Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami,” tambahnya.
Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.
“Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung,” tutur dia.
Mengenai menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan. Dia menyebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa.
“Terkait dengan menteri PDI Perjuangan kami juga fair, Pak Abdullah Azwar Anas, ke mana laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara, karena sejak awal beliau memang tugasnya untuk mengedepankan kepentingan bangsa melalui pemilu yang baik,” katanya.
Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Rismaharini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan Risma demi kepentingan publik.
“Ibu Risma, justru ketika Ibu Risma kokoh di dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain kemudian Bu Risma tidak dilibatkan. Tapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Menteri Sosial ini sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya bisa luar biasa menjelang pemilu,” sebutnya.
Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar-Mahfud.
Komentar Kubu AMIN
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. JK yang merupakan kubu dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ini menilai film dokumenter tersebut masih ringan dari kenyataan di lapangan.
“Iya saya sudah nonton tadi malam. Dan itu, film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian, tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak… masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu,” kata JK di kediamannya, Senin (12/2).
BACA JUGA: Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Sebut Kemdikbud akan Danai Perfilman Indonesia
JK menilai film dokumenter tersebut baru 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa pemilu. Menurutnya, isi film tersebut belum mencakup peristiwa di daerah hingga kampung-kampung.
“Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya,” kata JK.
JK kemudian menyinggung soal pemilu kotor akan memberikan hasil yang tidak sempurna.
“Jadi okelah bagus lah untuk meringankan kita, bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu,” ujar JK. []
SUMBER: DETIK
