MENKO Polhukam Mahfud Md berbicara soal banyaknya pelanggaran etika dan moral yang terjadi di masyarakat. Mahfud heran, ada pejabat yang baru keluar dari penjara tapi ajak perangi koruptor.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara peluncuran dan dialektika buku ‘Etika Pemerintahan’ oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta (5/5/2023). Menurutnya banyak pelanggaran etika di tengah masyarakat bahkan tak malu telah melanggar.
“Sekarang di tengah-tengah masyarakat banyak pelanggaran etika pelanggaran moral, merasa tidak malu, merasa tidak takut,” kata Mahfud seperti disampaikan melalui keterangan tertulis, Jumat (5/5/2023).
BACA JUGA: Mahfud akan Temui Prabowo di Hambalang, Sinyal Jadi Cawapres?
Mahfud lantas merasa heran karena ada koruptor yang baru keluar dari penjara tetapi mengajak memerangi koruptor. Mahfud mengatakan masih banyak juga yang berkilah karena alasan hukum.
“Ada yang baru keluar dari penjara sebagai koruptor, sudah berpidato mengajak memerangi koruptor. Banyak terjadi orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak masyarakat, masih berkilah karena alasan hukum, saya belum terbukti bersalah di pengadilan, pelanggaran etika masih kerap terjadi dan enak-enak saja,” ujarnya.
Menurut Mahfud, hukum sebagai produk politik sering dimain-mainkan. Mahfud memaparkan pedoman kehidupan di dalam masyarakat tersebut mencakup empat hal, di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Mahfud berharap buku ‘Etika Pemerintahan’ bisa dibaca banyak orang dari berbagai kalangan, khususnya para birokrat atau penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, birokrat yang membaca buku adalah birokrat yang intelek.
BACA JUGA: Presiden PKS Bertemu Mahfud MD, Apa yang Dibahas?
“Bagaimana agar tingkat baca buku naik, karena tingkat peradaban manusia ditentukan oleh seberapa tingkat membaca masyarakat. Demikian pula, etika pemerintahan bukan hanya penting tapi juga merupakan prasyarat terwujudnya good and clean governance,” imbuhnya,
Dalam acara tersebut, Mahfud diberi gelar Sang Penjaga Etika Pemerintahan Indonesia oleh Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Dr. Bahtiar. []
SUMBER: DETIK
