AFRIKA SELATAN–Seorang tentara wanita yang merupakan hijaber Afrika Selatan, Fatima Isaacs, berhasil mendapatkan hak untuk mengenakan jilbab. Muslimah berpangkat mayor itu sebelumnya menghadapi dakwaan karena tak mau melepas kain tipis penutup rambut di bawah baret seragamnya. Dia dianggap dengan sengaja tidak mematuhi perintah yang sah terkait aturan seragam Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan (SANDF).
Dalam persidangan di Castle of Good Hope di Cape Town pada Rabu (22/1/2020), SANDF menarik dakwaan terhadap Isaacs. Muslimah itu akhirnya diperbolehkan menutup rambutnya dengan hijab dalam pakaian seragamnya.
BACA JUGA: Catak Sejarah, Saleha Jabeen Jadi Hijaber Pertama di Angkatan Udara AS
Putusan itu menyebabkan kelegaan, memungkinkan wanita Muslim untuk terus mengenakan jilbab sampai keputusan akhir soal hijab dan seragam tentara ditetapkan.
“Ini bukan hanya kemenangan bagi Muslim dan wanita Muslim, tetapi itu adalah kemenangan bagi Afrika Selatan,” kata pakar Buruh Nazeema Mohammed yang telah membantu Ishak dengan kasusnya. Demikian dilaporkan IOL.co.za.
“Ini adalah kemenangan melawan diskriminasi dan kemenangan tentang hak-hak yang kami perjuangkan sehingga dapat dengan mudah diinjak oleh negara yang seharusnya melindungi hak-hak itu,” lanjut Mohammed.
Sementara itu, pengacara Isaac, Amy Leigh-Payne dari Pusat Sumber Daya Hukum mengatakan, “Kami sekarang akan pergi ke Pengadilan Kesetaraan untuk mengajukan permohonan untuk menentang kebijakan itu karena sebagaimana adanya, jika pada tahap selanjutnya ia gagal untuk mematuhi pembatasan dengan alasan apa pun, dia bisa dituntut lagi. Kami menganggap ini hanya kemenangan parsial karena dakwaan sekarang telah dicabut tetapi kami sedang melanjutkan tantangan kami.”
Kendati laporan PEW 2010 menyebutkan bahwa muslim menyumbang 1,5% dari populasi Afrika Selatan, mempertahankan hijab di beberapa bidang pekerjaan, terutama di dunia militer atau kepolisian tetap menjadi tantangan bagi sebagian wanita muslim. Sebab, di beberapa negara kewajiban mereka untuk berhijab itu berbenturan dengan kebijakan pemerintah.
Namun, tak sedikit negara atau lembaga yang pada akhirnya memberikan kesempatan kepada para hijaber untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tetap mempertahankan keyakinan dan identitas mereka sebagai muslim.
BACA JUGA: Curhat Pegawai Resto Cepat Saji di AS, Dipulangkan karena Berhijab
Pada November 2019, seorang perwira polisi cadangan khusus Muslim Trinidad mendapat $ 185.000 sebagai kompensasi karena dikenai kebijakan diskriminatif yang melarangnya mengenakan jilbab saat bertugas.
Pada 2016, Turki mengizinkan petugas polisi wanita untuk mengenakan jilbab.
Langkah ini mengikuti pengumuman sebelumnya oleh Polisi Skotlandia yang menyatakan jilbab sebagai bagian opsional dari seragamnya untuk mendorong lebih banyak Muslim wanita untuk mempertimbangkan pemolisian sebagai pilihan karir.
Demikian pula di Kanada, pemerintah mengumumkan pada tahun 2016 bahwa Royal Canadian Mounted Police akan mengizinkan para perwira untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam mereka, dengan harapan meningkatkan jumlah rekrutmen wanita muslim di kesatuan. []
SUMBER: ABOUT ISLAM
