YANGON—Lima wanita peraih hadiah Nobel Perdamaian mengirimkan surat kepada koleganya asal Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Dalam surat tersebut mereka mengatakan bahwa Suu Kyi memiliki tanggung jawab pribadi dan moral untuk membela orang-orang Rohingya di Myanmar.
Dalam surat itu juga para peraih nobel itu menuding pemimpin de facto Myanmat itu tidak peduli atas penderitaan kelompok minoritas Muslim Rohingya.
“Sebagai seorang peraih Nobel, sebuah ikon global untuk kebebasan universal dan hak asasi manusia, dan sekarang Penasihat Negara dan Perdana Menteri Myanmar secara de facto, Anda memiliki tanggung jawab pribadi dan moral untuk menegakkan dan membela hak-hak warga negara Anda,” Inisiatif Wanita Nobel menulis seperti dikutip dari Independent, Kamis (14/9/2017).
“Berapa banyak Rohingya yang harus mati; berapa banyak perempuan Rohingya akan diperkosa; berapa banyak komunitas yang akan diratakan sebelum Anda menaikkan suaramu untuk membela mereka yang tidak memiliki suara? Keheningan Anda tidak sejalan dengan visi ‘demokrasi’ untuk negara Anda yang Anda garis bawahi untuk kita, dan untuk itulah kita semua mendukung Anda selama ini.”
Lima peraih Nobel yang menandatangani surat tersebut awal pekan ini adalah Mairead Maguire, dari Irlandia Utara; Jody Williams dari AS; Shirin Ebadi dari Iran; Leymah Gbowee dari Liberia; dan Tawakkol Karman dari Yaman.
Maguire mengatakan Inisiatif Perempuan Nobel telah berhubungan dengan Suu Kyi sejak dibebaskan pada 2010 dan menimbulkan kekhawatiran tentang orang-orang Rohingya secara langsung di PBB tahun lalu.
“Kami telah berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu dan berbicara atas nama mereka,” kata Maguire.
“Kami akan terus melakukan itu. Kami hanya berharap dari hati nuraninya dia akan menyadari bahwa dia harus berbicara dan ini adalah pembersihan etnis yang sedang berlangsung,” sambung Maguire.
Dalam surat tersebut, para peraih Nobel itu memuji Suu Kyi atas perjuangan untuk demokrasi, aktivisme pemberontakan dan pengorbanan yang tak terbayangkan.
Tapi mereka meminta Suu Kyi untuk mengambil sikap tegas mengenai krisis tersebut dan mengakui orang-orang Rohingya sebagai warga negara Myanmar dengan hak penuh. []
