Proses Kelahiran Perppu Ormas Dinilai Cacat Hukum, Ini Alasannya

0

JAKARTA—Pakar Hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 soal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang yang terlalu dipaksakan, karena tidak diambil dalam keadaan mendesak.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, harusnya melakukan proses pembentukan undang-Undang dengan cara demokratis.

“Kalau kita cermati Perppu Ormas yang menjadi Undang-Undang Ormas, saya lihat ada cacat proses kelahirannya. Karena tidak ada keadaan genting dan memaksa untuk dilahirkan,” kata Suparji dikutip dari Okezone, Jumat (27/10/2017).

Menurut Suparji ada tiga cacat hukum dalam lahirnya UU Ormas. Yakni soal substansi memadukan proses perizinan, soal penegakan hingga terkait keistimewaan pemerintah melakukan proses secara cepat tanpa proses hukum peringatan. Artinya, Ormas yang dianggap melanggar, akan langsung diproses, tanpa adanya peradilan.

“Sangat membahayakan proses demokrasi. Kalau keadaan genting kan suatu yang terukur bukan asumsi, diketahui masyarakat. Sesungguhnya itu sangat subjektif, tidak ada ruang publik yang menilai (Perppu Ormas sesuatu yang mendesak),” terangnya.

Suparji menantang pemerintah untuk menunjukkan adanya fakta-fakta bahwa UU Ormas merupakan suatu hal yang mendesak. Untuk ukuran mendesak itu, kata dia, harusnya juga dirasakan pula oleh masyarakat luas.

Diketahui dalam sidang paripurna dua hari lalu, dari 10 partai politik, tujuh diantaranya mendukung UU Ormas, yakni PDIP, Demokrat, Golkar, PB, PPP, Nasdem dan Hanura. Fraksi Demokrat, PKB dan PPP menyetujui UU Ormas ini dengan catatan harus direvisi. Sedangkan PAN, Gerindra dan PKS menolak. []

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline