BAKAL capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, bilang negara seolah meminta warga cukup diam, bayar pajak, dan mencoblos, sedangkan pendidikan cukup hanya menjadi urusan negara. Pernyataan ini lalu direspons PDIP dan mendapat penjelasan dari NasDem.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023). Awalnya Anies menceritakan saat memulai kegiatan Indonesia Mengajar, menekankan pendidikan ialah gerakan, bukan sekadar program.
“Saya waktu itu ketika memulai Indonesia Mengajar, kami eksplisit menyampaikan pendidikan bukan sebagai program, pendidikan sebagai gerakan,” ujar Anies saat menjadi narasumber dalam acara itu.
BACA JUGA: Plt Ketum PPP Sebut Sandiaga Punya Andil Atas Keberhasilan Anies di DKI
“Lalu, ingat pemberantasan buta huruf? Itu nanti teman-teman boleh Google. Kalau ada foto Sukarno, di papan tulis menulis A I U E O tahun 47/48. Lalu banner di atasnya itu tulisannya menarik sekali. Kalau pemerintah biasanya bikin acara ‘Dengan semangat ini ini’. Ini nggak, ‘Bantu kami berantas buta huruf’. Kata pertamanya ‘bantu’,” sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut saat ini negara tidak melibatkan banyak pihak dalam pendidikan. Menurutnya, hal itu perlu diubah oleh pemerintah.
“Hari ini negara sekarang bilang ‘Anda diam saja, kami aja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi nggak harus terlibat’. Yang ini harus diubah, ‘Bantu kami terlibat’ dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anies kemudian menyinggung jika pendapatan guru saat ini masih belum sepadan. Dia menuturkan jika ingin pendidikan Indonesia maju, maka perlu adanya perhatian terhadap pendapatan para guru.
“Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju dan itu artinya gurunya harus maju, dan termasuk gurunya harus tenang, tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup,” ungkap mantan Mendikbud itu.
“Kan kalau nggak cukup nggak bisa tenang juga hidupnya ,dan itu menghormati guru itu harus kita lakukan bukan hanya dari aspek apa pekerjaan, tapi keseharian,” imbuh dia.
Respons PDIP
PDIP pun merespons pernyataan Anies itu. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menganggap Anies terlalu berlebihan.
BACA JUGA: Terlihat Mesra Ketemu Ganjar, Anies: Lawan Politik Teman dalam Demokrasi
“Generalisasi dan dramatisasi yang berlebihan. Dalam kenyataan, pendidikan adalah program sekaligus gerakan. Secara kultural, pendidikan adalah programasi mental untuk memperkuat sistem nilai yang lebih sesuai dengan tuntutan transformasi peradaban,” kata Hendrawan saat dihubungi, Sabtu (29/7).
Menurutnya, dalam proses menuju programasi itu, harus melahirkan gerakan yang berakar di dalam pola perilaku masyarakat. “Jadi antara program dan gerakan merupakan siklus yang saling memperkuat,” katanya.
Menurut Hendrawan, jika kewajiban masyarakat hanya dibatasi soal bayar pajak dan pemilu, Anies dianggap salah. Menurutnya, beberapa gerakan literasi dilakukan oleh masyarakat.
“Terkait partisipasi masyarakat yang seolah-olah dibatasi hanya pada kewajiban bayar pajak, terus diminta diam dan nyoblos pemilu, ini sedikit berbeda dengan semakin gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan aktivasi literasi yang sekarang justru gencar dilakukan,” kata dia. []
SUMBER: DETIK
