KPK Apresiasi Pejabat Negara Laporkan Hadiah Raja Salman

Delegasi Arab Saudi memberikan pedang emas kepada Kemlu RI, dan diterima Menlu Retno LP Marsudi.
0

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan laporan dari sejumlah pejabat negara yang menerima hadiah (gratifikasi) dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud saat kunjungannya ke Indonesia.

Direktur Direktorat Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengapresiasi pelaporan yang dilakukan sejumlah pejabat tersebut.

“Karena hanya dengan integritas dan kejujuranlah mereka melaporkan gratifikasi,” katanya, dilasir Republika, Kamis (16/3/2017).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian merupakan pejabat yang pertama kali melaporkan Gratifikasi dari Raja Salman ke KPK pada 7 Maret 2017 lalu.

Hingga Rabu (15/3/2017) kemarin, sudah banyak barang mewah pemberian Raja Salman yang dilaporkan kepada KPK dari tiga orang menteri, seorang gubernur, dan Kapolri.

Pemberian yang dilaporkan adalah dua buah pedang berwarna keemasan, sebilah belati, satu set aksesori yang terdiri dari jam tangan Rolex Sky-Dweller, jam meja Rolex-Desk Clock 8235, manset emas merek Chopard, pulpen emas merek Chopard, dan tasbih.

Kemudian satu set aksesori yang terdiri dari jam tangan Mouawad Grande Ellipse, cincin emas 18 karat bertakhtakan satu princess cut diamond 3.120 cts (carats) dan 16 white diamonds 1.395 cts, manset bertakhtakan satu princess cut diamond 2.130 cts, rectagle cut diamond 2.140 cts dan 32 white diamond 2.536cts; pulpen merk Mouawad dan tasbih hitam.

Giri pun mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi yang ingin membina hubungan baik dengan Indonesia dan memberikan cenderamata kepada para pejabat pemerintah.

“Jadi kadang pemberian ini menjadi budaya dan memang ini tidak bisa kita tolak. Namun, demikian kita punya UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur hadiah yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri apabila terkait dengan jabatan bisa dianggap suap. Jadi kita akan klarifikasi, menganalisis apakah hal tersebut gratifikasi,” ujar Giri.

Ia pun mengimbau kepada semua pihak yang menerima barang serupa dan relatif mewah untuk melaporkan kepada KPK karena ada risiko pidana dalam penerimaan tersebut, meski pemberi tidak memiliki niat apapun untuk pengaruhi keputusan penerima hadiah. []

loading...
loading...