KETEGANGAN antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas semakin panas. Teranyar, Yaqut bertanya-tanya pengurus mana yang berhak melakukan pendisiplinan atau pemanggilan terhadap dirinya.
Semua berawal ketika Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.
Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.
“Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya,” jelasnya.
BACA JUGA: Maulid Nabi, Menag Ajak Belajar Kebaikan dan Kemanusiaan Rasulullah
Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
“Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan,” kata Yaqut.
Rupanya, pernyataan Yaqut agar tidak memilih calon presiden (capres) yang mempunyai rekam jejak politisasi agama menuai reaksi keras PKB.
Bacawapres Koalisi Perubahan sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pernyataan Yaqut seperti buzzer. Meski demikian, Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu.
“Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha,” kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Selain itu, sebagai partai yang menaungi Yaqut, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. PKB meminta Yaqut menjaga ucapannya.
“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).
Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.
“Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu,” kata dia.
Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.
“Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi,” ujar Jazilul.
Jazilul menegaskan PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024 nanti. Menurutnya, apabila ada kader yang satu suara dengan pengusungan itu, akan menerima disiplin organisasi.
“Ya kami sudah mendeklarasi pasangan AMIN dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung AMIN. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu. Dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi,” katanya.
GP Ansor Sebut Arogan
Langkah rencana pendisiplinan itu menuai protes dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Yaqut diketahui juga merupakan Ketua Umum di GP Ansor.
Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Wibowo Presetyo mengatakan pilihan terhadap capres dan cawapres tidak semata didasarkan pada tampilan fisik dan cara berkomunikasi. Tapi, kata dia, juga pada rekam jejak kinerjanya serta perhatiannya kepada seluruh warga bangsa di tengah keragaman yang ada.
Dia menilai pernyataan Menag Yaqut justru sangat positif dan edukatif. Yaqut, kata Wibowo, tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.
“Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gus Men tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik,” sambungnya.
Wibowo mengatakan meski Yaqut tidak menyebut nama, pernyataan ini direspons oleh Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Menurutnya, respons kedua pimpinan PKB itu terlalu arogan.
“Soal pendisiplinan, saya kira itu terlalu reaktif dan arogan. Faktanya, Gus Men sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gus Men hanya menyebut kriteria dan itu wajar bahkan perlu untuk pendidikan politik,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman. Menurutnya, respons Cak Imin dan Jazilul Fawaid dinilai berlebihan.
“Cak Imin dan Jazil ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gus Men sebagai Menteri Agama. Kalau jadi politisi baperan mending berhenti saja dari politisi. Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat lho. Tugas mereka bukan mem-framing pernyataan Menag tapi harusnya mendukung pernyataannya,” ucapnya.
Yaqut Bertanya-tanya
Teranyar, Yaqut pun merespons soal rencana PKB mendisiplinkan dirinya yang merupakan kader terkait pernyataan soal figur capres punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat Pemilu. Yaqut bertanya-tanya soal hal itu.
“Saya salah satu ketua di DPP PKB, nggak tahu apakah sudah direvisi atau belum saya nggak tahu. Tapi soal apakah dipanggil saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang,” ujar Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
BACA JUGA: Menag Sebut Tak Boleh Ada Partai Klaim Paling Dekat dengan NU
Yaqut bertanya siapa yang akan memanggilnya. Dia mengaku akan patuh kepada Dewan Syuro PKB.
“Yang manggil siapa dulu. (Kalau) Dewan Syuro ya saya taat kepada kiai,” kata dia.
Yaqut juga bertanya pengurus mana yang berhak melakukan pendisiplinan atau pemanggilan terhadap dirinya. Dia mengatakan dirinya juga pengurus PKB.
“Pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus ini masa saya manggil diri saya sendiri,” ujarnya.
Dia mengatakan PKB memiliki aturan. Dia mempertanyakan apa yang salah dari tindakannya.
“Kan ada AD/ART nya di PKB, ada AD/ART nya partai itu ada AD/ART nya, mau nya yang si orang kader itu semua ada aturannya, kesalahannya di mana gitu,” papar dia.
“Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional, mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas itu dianggap kesalahan ya monggo gitu loh,” imbuhnya. []
SUMBER: DETIK
