KUALA LUMPUR—Puluhan ribu warga Malaysia memadati jalan di Ibu Kota, Sabtu, (18/2/2017), mendukung penerapan hukum syariah Islam.
Rancangan undang-undang syariah itu sendiri, didukung oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Melalui RUU tersebut, pemerintah Malaysia berupaya menggabungkan beberapa bagian hukum pidana Islam ke hukum Islam.
Sementara para pengamat mengingatkan bahwa hal tersebut (RUU syariah—red) dapat membuka jalan bagi penerapan sepenuhnya hukum syariah. Hal tersebut akan mewajibkan hukuman seperti: pemotongan anggota tubuh, rajam, namun akan mengacaukan struktur ragam budaya dan masyarakat lintasagama di Malaysia.
“Yang juga disebut dengan pemberdayaan Pengadilan Syariah itu hanya akan memperburuk perbedaan perlakuan antara umat Islam dan yang bukan umat Islam sebelum undang-undang tersebut,” kata Bebas—salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menggelar unjuk rasa lebih menentang RUU tersebut dengan massa lebih kecil.
Tidak ada data resmi yang menyebutkan berapa orang yang hadir pada aksi damai di Kuala Lumpur pada Sabtu itu, namun diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.
Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Wakil Ketua Partai Islam se-Malaysia (PAS), memperkirakan 100 ribu orang yang ikut aksi tersebut.
PAS mengajukan RUU itu kepada parlemen pada tahun lalu, namun kemudian dicabut untuk menyesuaikan denda dalam aturan itu. Saat ini RUU tersebut akan diperkenalkan lagi dalam sidang parlemen selanjutnya pada bulan Maret.
Selama beberapa dasawarsa PAS mendesak Pemerintah Malaysia untuk menerapkan huduud di negara bagian Kelantan, wilayah timur laut Malaysia, yang menjadi basis massa partai tersebut. PAS beralasan bahwa tanggung jawab negara dengan penduduk mayoritas muslim itu mendukung hukum syariah.
Perkara kejahatan saat ini diatasi oleh hukum federal di Malaysia. Umat Islam Malaysia diperkirakan lebih dari 60 persen dari jumlah penduduk 30 juta jiwa.
Pengadilan agama berada di bawah jurisdiksi masing-masing negara bagian dan penanganan kasusnya terbatas pada masalah keluarga seperti perceraian dan mawaris.
Pendukung reformasi hukum menyatakan bahwa aksi pada hari Sabtu itu juga bertujuan untuk menenangkan kekhawatiran sejumlah kelompok minoritas.
Ismail Burhan, 33, seorang insinyur yang turut aksi menuturkan bahwa tujuan dari RUU itu untuk memungkinkan tindakan sepadan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
“Mereka yang menentang RUU kurang mengerti Islam, sekadar menentang,” katanya, demikian seperti dilansir Reuters. []
