JAKARTA–Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan tersebut tidak efisien.
Pembangunan LRT sedianya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya. Moda transportasi tersebut itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).
Baca Juga:Â Jusuf Kalla Sebut Pemaparan Visi Misi Semestinya Dilakukan Capres-Cawapres
“Jangan asal bangun saja,” ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, (11/1/2019).
Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa tidak terlalu mahal dan bisa untuk pembangunan rel reguler dengan lebih murah.
Baca Juga:Â Wapres Jusuf Kalla Buka Silatnas Hidayatullah 2018
“Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?” ujar JK.
Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.
“Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?” ujar JK.
JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.
“Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?” demikian JK. []
SUMBER: VIVANEWS
