JAKARTA—Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Syukri M Yusuf menanggapi hal terkait polemik terkait wacana pemberlakuan hukuman pancung atau qishas di Aceh kepada pelaku pembunuhan.
Syukri menyebut bahwa hukuman itu masih berupa wacana yang akan dikaji dan melihat tanggapan masyarakat terlebih dahulu.
“Yang saya sampaikan beberapa waktu lalu adalah wacana untuk melakukan penelitian terlebih dahulu untuk melihat tanggapan masyarakat Aceh jika hukum qishas mau diberlakukan,” kata Syukri, pada Jumat (16/3/2018) kemarin.
Syukri menjelaskan bahwa, penelitian tentang hukum pancung belum masuk dalam program pemerintah Provinsi Aceh.
Syukri pun mengaku pernyataan tentang wacana pengkajian hukuman pancung dilontarkannya atas nama pribadi, bukan mewakili Pemprov Aceh. Karena itu Syukri merasa perlu meluruskan pemberitaan tersebut.
Sebelumnya, Syukri sempat mengatakan tengah menggodok wacana penerapan hukum pancung di Provinsi Aceh. Di samping melakukan penelitian dan pengkajian, Pemprov Aceh pun bakal mendengar pendapat masyarakat mengenai wacana tersebut.
“Ini baru wacana. Penelitiannya dilakukan tahun ini, jadi kami lihat dulu respons masyarakat baru nanti bisa disimpulkan,” kata Syukri.
Wacana penerapan hukum pancung didasari oleh keinginan Pemprov Aceh untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan pembunuhan di masyarakat.
Hukum pancung dipilih setelah melihat dampak positif dari negara-negara lain yang menerapkan hukuman pancung. Menurut Syukri, hukuman pancung terbukti efektif mengurangi jumlah angka kejahatan pembunuhan di beberapa negara.
“Jadi hukuman ini bukan bukan malah untuk membunuh, tapi untuk menghindari, untuk mengantisipasi kejahatan pembunuhan,” pungkasnya. []
SUMBER:CNN
