ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Terkait Gaji Anggota BPIP, Wakil Ketua DPR: Sebaiknya Ditinjau Ulang

0

Advertisements

JAKARTA— Terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Taufik meminta keputusan tersebut ditinjau ulang. Pasalnya, besaran gaji bagi Anggota BPIP telah menjadi polemik.

“Kalau kemudian lantas sudah jadi polemik, maka sebaiknya ditinjau ulang,” ujar Taufik, pada Senin (28/5/2018) kemarin.

Ia mengatakan, bahwa gaji para pejabat BPIP yang ditetapkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 itu jauh lebih besar ketimbang gaji presiden.

“Saya sudah katakan sebelumnya, apapun seharusnya, siapapun presidennya, gaji presiden adalah top of mind,” ujarnya.

Related Posts
1 of 16

Dirinya pun mengaku heran dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2018. “Saya lagi mencari siapa otaknya dibalik yang menyodorkan daftar gaji itu, atau tunjangan dari BPIP itu,” tuturnya.

Namun, dia meyakini bahwa besaran gaji para pejabat BPIP itu bukan atas permintaan Megawati

“Kalau secara pribadi, saya masih khusnuzan tokoh-tokoh yang ada di situ barangkali tidak tahu terhadap tunjangannya,” pungkasnya.

Diketahui, dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 itu, gaji Megawati sebesar Rp 112 Juta. Sedangkan delapan Anggota Dewan Pengarah BPIP digaji Rp100 Juta perbulan. []

SUMBER: SINDONEWS

Artikel Terkait :

loading...
loading...

Sponsored

Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline